"Cinta bukan sekedar kata-kata, tapi cinta itu butuh bukti nyata." Konon begitu katanya.. Iya, memang demikian. Saya juga setuju.
Kumpulan aksara sebagai jejak perjalanan menembus ruang dan waktu dalam mengeksplorasi diri dan dunia.
"Cinta bukan sekedar kata-kata, tapi cinta itu butuh bukti nyata." Konon begitu katanya.. Iya, memang demikian. Saya juga setuju.
Buruh dan pengusaha adalah dua kekuatan utama perekonomian negara. Bila di antara keduanya terbangun sinergi dan saling percaya, maka kekuatannya akan luarbiasa.
Semoga hikmah puasa dan Idul Fitri akan membangun kesadaran berkolaborasi tulus guna mencapai kemenangan bersama.
Selamat Hari Buruh.
Selamat Hari Raya.
"Cinta itu tidak dapat di nanti, ambil dia dengan penuh keberanian atau lepaskan dengan penuh keridhoan."
Hidup memang harus berjalan..
Walau tak selalu sesuai ingin..
Bagaikan air mengalir menabrak bebatuan..
Tapi ia tetap bergerak seperti angin..
Selimut tebal akan menghangatkan badan..
Ketika alam sekitarmu terasa dingin..
Doa harus tetap terjaga sesuai angan..
Agar engkau dapat merengkuh apapun yang diingin..
Tahukah engkau apa yang paling kuinginkan saat ini?
Perlu dikuasai cara mengumpulkan dan membelanjakan uang dalam kampanye politik, pemilihan, advokasi isu, dan upaya lobi. Proses penganggaran, kontrol standar untuk memeriksa pengeluaran, prosedur akuntansi, dan strategi umum untuk digunakan dalam penggalangan dana yang efektif adalah hal-hal yang harus diketahui.
Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener termaktub dalam PP 42 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Namun putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Sehingga, pembangunan bendungan Bener dan segala perangkat pendukungnya harus dihentikan.
Kalau kita pergi ke minimarket, mungkin stok minyak goreng bakal kosong dan ludes. Kalau pergi ke pasar tradisional, harga minyak melambung tinggi sekali.
Bikin bingung banget, ya. Kenapa bisa, negara penghasil
minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia, tapi masyarakatnya gak bisa
membeli minyak goreng sawit dengan harga yang lebih terjangkau dan tidak ada
gangguan pasokan?
Jawabannya: bisa jadi, ada sebuah praktik usaha tidak sehat
yang menyebabkan harga minyak goreng jadi tinggi sekali. Struktur pasar minyak
goreng terdistorsi oleh para pedagang besar CPO dan minyak goreng.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sempat bilang kalau
hanya ada 4 (empat) perusahaan yang menguasai perdagangan minyak goreng di
Indonesia. Bukan tidak mungkin, keempat perusahaan ini melakukan praktik
kartel, bersekongkol menentukan harga bersama, supaya harga minyak goreng jadi
mahal sekali. Walaupun ini masih dugaan, tetapi fenomena di pasar
mengindikasikan dengan kuat.
Untuk itulah, KPPU perlu segera mengusut sampai tuntas
(menginvestigasi) dugaan kartel minyak goreng ini, sebagaimana dimandatkatkan
oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
Kalau benar ada kartel atau bentuk persaingan tidak sehat
lainnya pada produk minyak sawit, KPPU dan pemerintah harus tegas dalam
memberikan sanksi hukum (perdata, pidana, dan administrasi). Jangan segan segan
untuk mencabut izin ekspor mereka, supaya bisa memprioritaskan konsumsi
domestik. Atau bahkan mencabut izin usahanya.
Kita tidak bisa biarkan masyarakat konsumen kesulitan mendapatkan minyak goreng, apalagi untuk menjalankan usaha mereka hanya karena tidak bisa beli minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Atau sekadar untuk keperluan domestik rumah tangga.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)
menuai polemik. Terbit 4 Februari 2022, peraturan Menteri Ida Fauziah ini
mematok JHT bisa dicairkan jika peserta berusia 56 tahun, cacat total tetap,
atau meninggal. Buruh pun marah. Mereka menolak peraturan yang bertentangan
dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu.
Pemerintah berdalih bahwa
kebijakan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua BP Jamsostek bertujuan
mengembalikan khitah program tersebut sebagai dana pensiun. Namun banyak
kalangan menolak aturan itu karena dinilai akan memberatkan pekerja yang
terkena PHK.
Apakah benar kebijakan ini juga
dibuat untuk mengamankan keuangan BP Jamsostek?
Di sisi lain, perubahan aturan JHT semakin mendorong kita untuk selalu menyiapkan uang darurat.
Menurutnya, secara umum orientasi
budaya politik kita nyatanya cenderung lebih menggandrungi “politik ruang”,
dimana hiruk pikuk kehidupan politik
kita hanya berkutat pada persoalan berebut lapak, zona, teritorial dan kursi
kekuasaan semata.
Hal ini terkait dengan apa yang
ditulis Yasraf Amir Piliang dalam bukunya Hantu-Hantu Politik dan Matinya
Sosial (2003). Dia mengatakan, bahwa sejauh ini seluruh energi dan perhatian
bangsa ini seakan-akan terkuaras habis untuk sebuah politik ruang atau politik
wilayah (geo-politics), berupa klaim-klaim baru atas wilayah, daerah, atau
teritorial (provinsi, kabupaten dan kecamatan) dengan segala kekayaan sumber
daya di dalamnya (alam, manusia dan
budaya).
Selain itu, lanjut Yasraf, apa
yang sesungguhnya juga tengah terjadi di atas tubuh bangsa ini adalah politik
segmentasi (politic of segmentary) tanpa akhir, berupa kegandrungan untuk
mengklaim dan mengkapling teritorial menjadi segmen-segmen provinsi, kabupaten
dan kecamatan, baik yang didorong oleh politik, ekonomi maupun kultural.
Pada hal, secara empiris kita
melihat hasil dari tradisi geopolitik hanya menghasilkan segmentasi murni, yang
setelah klaim otonomi diperoleh sesungguhnya tidak ada yang berubah kecuali
peralihan kekuasaan semata. Bahkan yang
terjadi justru adalah semacam duplikasi model geopolitik pusat yang dulunya di
daerah di tolak.
Jika energi bangsa
ini terkuras untuk geopolitik, Yasraf mengatakan tidak tersisa lagi energi utuk proses
perubahan, reformasi ataupun transformasi dalam bentuk politik waktu
(cronopolitics).
Menurutnya, dalam konteks
kenegaraan politik waktu itu identik dengan politik perubahan; yakni berkenaan
dengan persaingan ekonomi, pergerakan modal, perlombaan politik, dinamika
sosial, perubahan budaya, fluktuasi moneter, persaingan produk, percepatan
produksi, perpacuan konsumsi, manajemen waktu, perlombaan kemajuan dan
sebagainya.
Yasraf mengutip Paul Virilio di dalam Lost Dimension
(1991) yang mengatakan bahwa di dalam
dunia yang dikuasai kecepatan, sebenarnya peran geo-politics telah
diambil alih oleh cronopolitics, yang di dalamnya kecepatan, percepatan dan
tempo kehidupan yang semakin cepat mengharuskan setiap orang (juga sebuah
negara bangsa) untuk hidup dan bertahan hidup di dalam sebuah mesin dunia
(dromology machine) yang berlari kencang.
Dan konsekuensinya, di dalam
dunia yang berlari itu waktu dan kecepatan menjadi energi utama untuk
menggerakkan mesin kemajuan atau perubahan. Artinya, siapa yang menguasai
waktu, ia akan menguasai dunia.
Berangkat dari uraian di atas, jika ingin terlepas dari kutukan transisi demokrasi berkepanjangan, maka mestinya tidak ada pilihan bangsa ini harus segera mengubah orientasi kultur demokrasinya menuju “politik waktu” yang lebih bernilai secara strategis dan transformatif bagi perubahan serta kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
Tiap tahun banyak yang bertanya "apa resolusimu untuk tahun yang baru?" Maaf saya mungkin tak selalu merasa harus punya resolusi. Detik, jam, hari, pekan, bulan, tahun sama saja. Hanya mengerahkan potensi diri semampu daya yang dapat saya berikan.
Dalam politik, momentum itu tidak pernah ganda, dia hadir pada saat dan tempat yang berbeda.
Tahun depan, tarif PPN (pajak pertambahan nilai) yang biasanya dibayar waktu kita beli makanan, kendaraan atau rumah bakal naik.
Saat kampanye, komunikasi begitu intens. Calon datang, berdialog, mendengar keluhan, mencatat aspirasi. Nomor telepon dibagikan, janji disampaikan, harapan dibangun. Tapi setelah terpilih, jalur itu sering terasa menyempit — bahkan hilang. Rakyat tidak tahu harus bertanya ke mana, sementara pejabat merasa sudah bekerja karena hadir di kantor dan rapat.
Sebagai orang yang aktif di partai politik dan punya keinginan untuk ikut dalam pemilihan legislatif, ini bukan sekadar kritik — ini juga kegelisahan pribadi saya.
Banyak orang di sekitar kita sebenarnya tidak terlalu peduli siapa tokoh politiknya. Yang mereka peduli sederhana:
bisa dihubungi atau tidak
mau mendengar atau tidak
ada tindak lanjut atau tidak
Bukan soal pidato hebat. Bukan soal baliho besar. Tapi soal respons.
Saya beberapa kali mendengar kalimat seperti:
“Kami cuma dibutuhkan saat pemilu.”
Kalimat itu terdengar klise — tapi jujur, ada benarnya.
Kita sering memperlakukan kemenangan politik seperti garis finish. Padahal seharusnya itu garis start. Setelah dilantik, justru kewajiban komunikasi dimulai, bukan selesai.
Menurut saya, wakil rakyat seharusnya:
rutin memberi kabar apa yang sedang dikerjakan
menjelaskan sikapnya terhadap isu penting
membuka ruang tanya jawab
tidak alergi dikritik
Tidak harus selalu formal. Kadang cukup pertemuan kecil. Diskusi warung kopi. Forum warga. Laporan singkat berkala. Yang penting: ada sambungan.
Sebagai pengurus partai, saya juga merasa partai politik perlu jujur berbenah. Partai jangan hanya aktif saat rekrut suara — tapi pasif saat merawat hubungan.
Kader jangan hanya dilatih cara menang, tapi juga cara mempertanggungjawabkan amanah.
Menurut saya, ke depan partai harus mendorong budaya:
dialog konstituen terjadwal
kanal aspirasi yang benar-benar dijawab
Kalau tidak, partai akan makin dilihat hanya sebagai kendaraan, bukan jembatan.
Saya tidak ingin menjual janji besar. Tapi saya punya niat sederhana: kalau dipercaya, saya ingin mudah dihubungi dan jelas kabarnya.
Bukan berarti semua aspirasi bisa langsung selesai — politik dan anggaran punya batas. Tapi paling tidak:
warga tahu prosesnya
tahu posisinya
tahu jawabannya
Saya ingin membiasakan laporan berkala, dialog rutin, dan komunikasi terbuka. Karena menurut saya, kepercayaan publik tidak dijaga dengan slogan — tapi dengan kebiasaan hadir.
Mungkin yang kita butuhkan bukan politik yang makin rumit — tapi politik yang lebih manusiawi. Lebih banyak mendengar. Lebih sering menjelaskan. Lebih siap dikoreksi.
Hubungan antara rakyat dan wakilnya tidak boleh hanya aktif lima tahunan. Harus hidup setiap bulan, setiap masa sidang, setiap keputusan.
Kalau sambungan itu terjaga, demokrasi terasa nyata. Kalau tidak, demokrasi hanya terasa sebagai acara.
Dan saya tidak ingin ikut meramaikan acara. Saya ingin ikut memperbaiki sambungan.
Ada hal esensial lain yang sesungguhnya perlu kita beri perhatian, yakni: Sudahkah kita siapkan para generasi Z dan milenial kita, yang 2024 nanti akan menjadi pemilih pemula?
Hadirnya revolusi teknologi komunikasi dengan jaringan media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi.
Pencitraan itu salah satu bentuk komunikasi politik yang wajar dilakukan. Ada ilmunya. Membutuhkan pengetahuan terhadap isu, membutuhkan penguasaan teknik komunikasi, psikologi massa.
Tanyakan saja pada puluhan ekor harimau yang udah dibunuh
manusia. Kasus terbaru, tiga ekor harimau ditemukan mati sampai membusuk karena
jerat.
Konflik manusia dan harimau di Aceh tuh bukan cerita baru, Kawan.
Empat tahun terakhir aja, udah ada 46 kasus. Dan yang jadi korban selalu sang
harimau.
Sayangnya, kasus-kasus kematian harimau sumatera yang
dilindungi ini sering sekali tidak terungkap pelakunya!
Ini adalah contoh buruk perlindungan satwa di Indonesia.
Kesannya, para penjahat dapat dengan mudah terbebas melakukan aktivitas ilegal
ini.
Itulah mengapa, semua pihak ikut mendesak Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) KLHK serta Kepolisian untuk mengusut
kematian para harimau ini, memberikan vonis berat pada pelakunya, dan
mempublikasikan kasus ini.
Sampai para pelaku pembunuhan tiga ekor harimau ini divonis
berat, gak akan ada efek jera buat para pembunuh harimau lainnya di kemudian
hari!
Manusia sudah terlalu sering merusak kehidupan dan ekosistem
lingkungan. Pertama, kita sudah menghancurkan habitat para hewan. Kini, kita
mulai membunuh mereka satu per satu.
Suara kita bisa jadi bukti kalau masih ada yang peduli, dan bahwa pemerintah harus lebih serius lagi dalam menanggapi kasus seperti ini.