Bagaimana Meningkatkan Pemberdayaan BUMDES?

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memang memiliki peran yang penting dalam pembangunan desa, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Untuk meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan BUMDes agar memberikan layanan dan pendapatan yang baik, berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif:

   - Lakukan analisis potensi dan kebutuhan desa untuk mengidentifikasi peluang usaha yang sesuai.

   - Susun rencana bisnis yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan.

2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia:

   - Berikan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola BUMDes untuk meningkatkan keterampilan manajerial, keuangan, pemasaran, dan kepemimpinan.

   - Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek BUMDes.

3. Diversifikasi Usaha:

   - Cari peluang usaha yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, seperti pertanian, peternakan, pariwisata, kerajinan, atau jasa.

   - Diversifikasi usaha dapat meningkatkan ketahanan ekonomi BUMDes terhadap perubahan pasar.

4. Kemitraan Strategis:

   - Bangun kemitraan dengan pihak swasta, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung pengembangan BUMDes.

   - Kemitraan dapat membantu dalam penyediaan modal, akses pasar, dan bantuan teknis.

5. Pengembangan Infrastruktur:

   - Pastikan adanya infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan BUMDes, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi.

   - Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing BUMDes.

6. Pemasaran dan Branding:

   - Bangun strategi pemasaran yang efektif untuk produk atau layanan BUMDes.

   - Kembangkan merek (branding) yang kuat untuk meningkatkan citra dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan BUMDes.

7. Pemanfaatan Teknologi:

   - Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pemasaran BUMDes.

   - Explorasi peluang digital marketing, e-commerce, dan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan daya saing.

8. Monitoring dan Evaluasi:

   - Tetapkan sistem monitoring dan evaluasi yang berkala untuk mengukur kinerja BUMDes.

   - Gunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi.

9. Akses Keuangan:

   - Fasilitasi akses BUMDes ke lembaga keuangan untuk mendapatkan modal usaha dan dukungan keuangan lainnya.

   - Pertimbangkan pengembangan sistem keuangan lokal untuk mendukung aktivitas BUMDes.

10. Promosi Partisipasi Masyarakat:

    - Libatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan BUMDes, baik sebagai pemilik saham, konsumen, atau mitra dalam pengambilan keputusan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMDes dapat menjadi entitas yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan desa.

Refleksi Pilkades Serentak Tahun 2023

"Menuju Kepala Desa Amanah dan Berintegritas: Refleksi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Mandailing Natal"

Oleh : Abdul Majid Nasution

Pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan di 256 desa di Kabupaten Mandailing Natal pada bulan Agustus 2023 merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi lokal. Harapan akan terpilihnya kepala desa yang amanah, berintegritas, dan mampu memajukan kesejahteraan desa menjadi refleksi mendalam tentang tuntutan masyarakat terhadap munculnya pemimpin yang berkualitas.

Pentingnya Amanah dan Integritas dalam Kepemimpinan tidak dapat diabaikan. Seorang kepala desa yang amanah bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan dana desa, menghindari penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Keberhasilan suatu desa juga terkait erat dengan integritas pemimpinnya, yang menghindari praktik korupsi dan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugasnya.

Namun, harapan ini perlu disandingkan dengan realitas. Proses pemilihan tidak selalu menjamin keberhasilan, karena kompleksitas dinamika politik lokal dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil. Selain itu, kepala desa tidak bekerja sendirian; dukungan masyarakat, peran aparat desa, dan kolaborasi dengan lembaga lain menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan desa.

Dalam memajukan kesejahteraan desa, warga desa harus bisa memilih kepala desa yang mampu memahami kebutuhan dan potensi lokal. Para calon kepala desa itu harus memiliki visi yang jelas tentang pembangunan berkelanjutan yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Penguatan ekonomi lokal, pengembangan potensi wisata, serta pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif juga merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan.

Mengantisipasi tantangan pascapemilihan juga penting. Kontinuitas program yang telah dirancang, transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta komunikasi yang baik dengan warga dapat menjaga dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan.

Pemilihan kepala desa yang amanah, berintegritas, dan mampu memajukan kesejahteraan desa bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan, pengawasan, dan dukungan terhadap kepemimpinan merupakan hal yang tak kalah pentingnya. Harapan ini menjadi cermin semangat untuk mewujudkan desa yang lebih baik, di mana nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama menjadi landasan kuat dalam meretas masa depan yang lebih cerah.

Merdeka Masa Kini

Pada masa sekarang, makna kemerdekaan bagi warga negara telah mengalami perubahan dan kompleksitas baru. Kemerdekaan tidak hanya tentang kebebasan dari penjajahan fisik, tetapi juga tentang hak untuk berpendapat, beragam dalam keyakinan, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, tantangan seperti privasi digital, manipulasi informasi, dan polarisasi opini juga telah memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kemerdekaan sebenarnya bisa diwujudkan dalam dunia yang semakin terhubung secara global.

Selamat Hari Kemerdekaan RI yang ke 78 Tahun. Merdeka!

Ada Apa Dengan Food Estate?

Agak sering rasanya melihat berita akhir-akhir ini yang menyinggung tentang keburukan food estate. Apa sebenarnya yang mereka khawatirkan?

Food estate biasanya merupakan proyek pertanian berskala besar yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Namun, ada kekhawatiran yang terkait dengan food estate, seperti potensi dampak lingkungan negatif, perpindahan masyarakat lokal, dan masalah terkait pertanian monokultur. 

Kekhawatiran ini muncul karena skala operasi dan potensi pengabaian praktik pertanian yang berkelanjutan dan beragam. Sangat penting untuk mempertimbangkan dan mengelola faktor-faktor ini dengan hati-hati untuk memastikan bahwa food estate bermanfaat dan berkelanjutan.

Tantangan Kompleks Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa

Memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun merupakan tujuan mulia dan ambisius. Meskipun keinginan untuk mengentaskan semua orang keluar dari kemiskinan patut dipuji, namun mencapai hal ini dalam skala global merupakan tantangan yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Tulisan ini mengkaji secara kritis tantangan-tantangan yang terkait dengan pemberantasan kemiskinan ekstrem di tingkat desa dan mengeksplorasi strategi-strategi potensial untuk mencapai kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut.

Kompleksitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

Kemiskinan ekstrem bukanlah masalah yang bisa dihadapi semua orang, dan akar permasalahannya sangat bervariasi dari satu desa ke desa lainnya. Desa-desa di berbagai wilayah menghadapi beragam permasalahan seperti kurangnya akses terhadap air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, mengembangkan solusi universal untuk semua desa merupakan tugas yang berat. Berikut beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan:

1. Kesenjangan Sosial Ekonomi: Kemiskinan ekstrem sering kali disebabkan oleh kesenjangan sistemik, termasuk distribusi sumber daya dan peluang yang tidak merata. Mengatasi kesenjangan ini memerlukan pendekatan yang berbeda dan spesifik pada konteksnya.

2. Kondisi Lokal: Desa dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, dan lingkungan yang unik. Solusi yang ada harus disesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga pendekatan universal menjadi tidak praktis.

3. Kapasitas Pemerintah: Kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan sangat bervariasi. Beberapa pihak mungkin kekurangan sumber daya dan keahlian untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

4. Keberlanjutan: Pembangunan berkelanjutan merupakan aspek kunci dalam pengentasan kemiskinan. Intervensi jangka pendek mungkin memberikan bantuan sementara namun mungkin tidak membawa perubahan jangka panjang.

Strategi Kemajuan di Tingkat Desa

Meskipun pemberantasan kemiskinan ekstrem di tingkat desa merupakan tugas yang sangat besar, terdapat beberapa strategi yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan yang berarti:

1. Intervensi Tertarget: Menyesuaikan program pengentasan kemiskinan dengan kebutuhan spesifik setiap desa. Hal ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan dasar.

2. Pemberdayaan dan Inklusivitas: Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan melibatkan mereka dalam perancangan dan implementasi inisiatif pengentasan kemiskinan.

3. Pendidikan dan Layanan Kesehatan: Berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan, karena infrastruktur tersebut sangat penting untuk memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Keuangan Mikro dan Kewirausahaan: Mendukung kewirausahaan skala kecil dan inisiatif keuangan mikro untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

5. Pertanian Berkelanjutan: Mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan untuk menjamin ketahanan pangan dan menciptakan peluang menghasilkan pendapatan.

6. Kemitraan: Berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, dunia usaha lokal, dan lembaga internasional untuk mengumpulkan sumber daya dan keahlian guna pengurangan kemiskinan yang lebih efektif.

Memberantas kemiskinan ekstrem di pedesaan di seluruh dunia merupakan tantangan rumit yang memerlukan kajian kritis terhadap penyebab mendasarnya dan pendekatan multifaset. Penting untuk mengakui keragaman kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai desa dan merancang strategi yang sesuai. Meskipun pemberantasan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh mungkin masih merupakan tujuan aspirasional, kemajuan yang berarti dapat dicapai melalui upaya yang ditargetkan.

Kegunaan Demokrasi

"Apakah Anda juga, hai teman, menganggap demokrasi hanya untuk pemilihan, untuk politik, dan untuk nama partai? Saya katakan demokrasi hanya berguna di sana bahwa ia dapat diteruskan dan sampai pada bunga dan buahnya dengan sopan santun, di bentuk interaksi tertinggi antara [orang], dan kepercayaan mereka – dalam agama, sastra, perguruan tinggi dan sekolah – demokrasi dalam semua kehidupan publik dan pribadi…” (Walt Whitman)

...

Berdemokrasi tentu saja bukan hanya urusan pemilu, politik, dan partai-partaian. Kegunaan demokrasi masih ada banyak dalam beberapa aspek seperti berikut.

1. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Salah satu manfaat demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, akan memungkinkan rakyat untuk memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka di muka umum. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi.
 
2. Mencegah Konflik Antargolongan

Manfaat demokrasi berikutnya yaitu untuk mencegah adanya perselisihan antarkelompok dan golongan. Demokrasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan konflik. Dalam negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi, akan diselesaikan dengan musyawarah.
 
3. Hak-Hak Dasar Terjamin

Terwujudnya hak-hak dasar ini hanya bisa terjadi jika rakyat memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi ini, rakyat bisa menyuarakan hak-hak yang belum dipenuhi oleh penyelenggara negara.
 
4. Terwujudnya Kesetaraan

Manfaat demokrasi selanjutnya adalah mewujudkan kesetaraan. Ini karena kekuasaan domkrasi ada di tangan rakyat. Konsep pemerintah demokratis sendiri merupakan pemerintahan yang yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Sehingga, dalam suatu negara demokrasi semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan.
 
5. Menciptakan Ketertiban Umum

Manfaat demokrasi adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Secara umum, demokrasi juga bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat.
 
Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat.

6. Mendorong Peran Aktif Masyarakat

Manfaat demokrasi berikutnya adalah untuk mendorong aktif peran aktif masyarakat dalam pemerintahan. Artinya, rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat juga didorong untuk aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut.
 
7. Menciptakan Pemerintah yang Bertanggung Jawab

Dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi, rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat.
 
8. Membuat masyarakat memiliki tanggung jawab

Adanya peran rakyat dalam pemerintahan membuat setiap warga negara untuk bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Sistem negara demokrasi menjadikan warga masyarakat memiliki tanggung jawab dalam ikut serta berperan dalam penentuan kebijakan pemerintah.
 
9. Pembaruan Kebijakan

Manfaat demokrasi selanjutnya adalah terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, suatu kebijakan memiliki tenggat waktu yang membuatnya akan menjadi tidak relevan dengan zaman. Negara demokrasi memungkinkan dirumuskannya kebijakan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 
10. Mencegah Tirani

Seperti yang dibahas sebelumnya, salah satu manfaat demokrasi adalah membatasi kekuasaan. Ini dimaksudkan terciptanya tirani, di mana pemimpin tertinggi suatu negara bisa bertindak sewenang. Negara dengan sistem demokrasi mencegah adanya kekuasaan tunggal dari pemerintah karena rakyat turut serta dalam pemerintahan melalui dewan yang telah dipilih.

Pemilu Legislatif 2014 Indonesia: Menuju Demokrasi yang Lebih Matang

Pemilu Legislatif 2014 di Indonesia telah menandai tonggak penting dalam perjalanan demokratisasi negara ini. Pemilihan umum tersebut memperkenalkan sistem proporsional terbuka yang membawa perubahan besar dalam politik Indonesia. Dalam esai ini, kita akan membahas dampak positif dari sistem ini, yang secara keseluruhan telah membawa harapan dan optimisme dalam pengembangan demokrasi di Indonesia.

1. Peningkatan Partisipasi Politik

Sistem proporsional terbuka yang diperkenalkan pada Pemilu Legislatif 2014 telah membuka pintu lebar bagi partisipasi politik warga negara. Sebelumnya, partai politik dominan mengendalikan perwakilan di parlemen, dan caleg yang independen atau dari partai kecil memiliki akses yang sangat terbatas. Dengan adanya sistem ini, setiap caleg dari partai manapun memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kursi di parlemen. Hal ini telah mendorong banyak individu yang berbakat dan berkualitas untuk terlibat dalam politik, memperkaya perwakilan politik di Indonesia.

2. Peningkatan Diversitas dalam Parlemen

Salah satu aspek paling penting dari sistem proporsional terbuka adalah peningkatan diversitas dalam parlemen. Kehadiran perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, minoritas etnis, dan pemuda, telah meningkat secara signifikan. Ini menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan mewakili berbagai segmen masyarakat, yang penting dalam memperjuangkan kepentingan semua warga negara.

3. Kontrol Lebih Besar pada Partai Politik

Meskipun sistem ini memberikan kesempatan lebih besar bagi caleg independen, tetapi tetap mempertahankan kendali pada partai politik. Ini menjaga stabilitas dalam pembentukan pemerintahan dan kebijakan, sambil memberikan dorongan untuk partai-partai politik untuk memperbaiki penawaran mereka kepada pemilih. Hasilnya, partai politik harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan berkompetisi dalam memberikan solusi terbaik untuk masalah-masalah bangsa.

4. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Sistem proporsional terbuka juga mendorong partai politik untuk menjadi lebih akuntabel dan transparan dalam proses seleksi caleg. Mereka harus memilih caleg yang benar-benar mewakili visi dan nilai mereka. Sebagai hasilnya, pemilih memiliki akses yang lebih baik untuk menilai kualifikasi dan program dari setiap caleg, dan ini memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih informan dan cerdas saat memilih wakil mereka.

Pemilu Legislatif 2014 di Indonesia adalah langkah besar menuju demokrasi yang lebih matang. Sistem proporsional terbuka telah membawa dampak positif yang signifikan, termasuk peningkatan partisipasi politik, diversitas dalam parlemen, kendali yang lebih besar pada partai politik, dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi. Meskipun ada tantangan dan masalah yang perlu diatasi, kita memiliki alasan untuk optimis tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Dengan melanjutkan memperkuat sistem ini dan melibatkan seluruh warga negara dalam proses politik, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih demokratis untuk Indonesia.

Negara dan Alat Produksi

Sosialisme bukanlah kata yang saya gunakan. Saya katakan 'sosial demokrasi' karena saya pikir pemerintah tidak perlu memiliki semua alat produksi. 

David Cunliffe

Di antara Reformasi Sosial dan Revolusi

Di antara reformasi sosial dan revolusi, ada demokrasi sosial yang tidak dapat dipisahkan. Perjuangan untuk reformasi adalah caranya; revolusi sosial, tujuannya. 

Rosa Luxemburg

Demokrasi Sosial yang Berhasil

Bukan tidak mungkin untuk berhasil sebagai demokrasi sosial, di mana bisnis dan perusahaan bebas berkembang, dan tidak meninggalkan orang-orang yang kehilangan haknya, miskin, sakit, dan lanjut usia. 

Richard Belzer

Demokrasi Sosial itu Jalan

Demokrasi sosial mencari dan menemukan jalan, dan slogan-slogan tertentu, dari perjuangan kaum buruh hanya dalam perjalanan perkembangan perjuangan ini, dan mendapatkan arahan untuk jalan ke depan melalui perjuangan ini sendirian. 

Rosa Luxemburg

Penjaga Muka Proletariat

Demokrasi sosial ... hanyalah penjaga muka proletariat, sebagian kecil dari total massa pekerja; darah dari darah mereka, dan daging dari daging mereka. 

Rosa Luxemburg

Takdir Massa Pekerja

Semakin demokrasi sosial berkembang, tumbuh, dan menjadi lebih kuat, semakin banyak massa pekerja yang tercerahkan akan mengambil takdir mereka sendiri, kepemimpinan gerakan mereka, dan penentuan arahnya ke tangan mereka sendiri. 

Rosa Luxemburg

Arti Demokrasi Sosial

Demokrasi politik tidak akan bertahan lama kecuali ada dasar demokrasi sosial. Apa artinya demokrasi sosial? Ini berarti cara hidup yang mengakui kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan sebagai prinsip-prinsip kehidupan. 

B. R. Ambedkar

Percaya pada Akal Sehat

Jika kita menaruh kepercayaan kita pada akal sehat manusia biasa dan 'dengan kedengkian terhadap siapa pun dan kasih amal untuk semua' maju dalam petualangan besar menjadikan demokrasi politik, ekonomi, dan sosial menjadi kenyataan praktis, kita tidak akan gagal.

Henry A. Wallace

Kritik Sosialisme terhadap Kapitalisme

Kaum sosialis berpendapat bahwa akumulasi modal menghasilkan pemborosan melalui eksternalitas yang membutuhkan tindakan pengaturan korektif yang mahal. Mereka juga menunjukkan bahwa proses ini menghasilkan industri dan praktik boros yang hanya ada untuk menghasilkan permintaan yang cukup akan produk seperti iklan bertekanan tinggi untuk dijual dengan keuntungan, sehingga menciptakan daripada memenuhi permintaan ekonomi.

Sosialis berpendapat bahwa kapitalisme terdiri dari aktivitas irasional, seperti pembelian komoditas hanya untuk dijual di lain waktu ketika harga mereka naik, bukan untuk konsumsi, bahkan jika komoditas tidak dapat dijual dengan keuntungan kepada individu yang membutuhkan dan karena itu sangat penting. kritik yang sering dibuat oleh kaum sosialis adalah bahwa "menghasilkan uang", atau akumulasi modal, tidak sesuai dengan kepuasan permintaan (produksi nilai guna). Kriteria fundamental untuk kegiatan ekonomi dalam kapitalisme adalah akumulasi modal untuk investasi kembali dalam produksi, tetapi ini memacu perkembangan industri baru non-produktif yang tidak menghasilkan nilai guna dan hanya ada untuk menjaga proses akumulasi tetap berjalan (jika tidak sistem masuk ke krisis), seperti penyebaran industri keuangan , berkontribusi pada pembentukan gelembung ekonomi.

 

Kaum sosialis memandang hubungan kepemilikan pribadi sebagai pembatas potensi kekuatan produktif dalam perekonomian. Menurut kaum sosialis, kepemilikan pribadi menjadi usang ketika terkonsentrasi menjadi terpusat, lembaga-lembaga yang disosialisasikan berdasarkan alokasi pendapatan pribadi - tetapi berdasarkan kerja koperasi dan perencanaan internal dalam alokasi input - sampai peran kapitalis menjadi mubazir. Tanpa perlu akumulasi modal dan kelas pemilik, kepemilikan pribadi dalam alat produksi dianggap sebagai bentuk organisasi ekonomi yang sudah ketinggalan zaman yang harus digantikan oleh asosiasi bebas individu berdasarkan kepemilikan publik atau bersama aset yang disosialisasikan tersebut. Kepemilikan pribadi menimbulkan kendala pada perencanaan, yang menyebabkan keputusan ekonomi yang tidak terkoordinasi yang mengakibatkan fluktuasi bisnis, pengangguran dan pemborosan sumber daya material yang luar biasa selama krisis kelebihan produksi .

 

Perbedaan yang berlebihan dalam distribusi pendapatan menyebabkan ketidakstabilan sosial dan memerlukan tindakan korektif yang mahal dalam bentuk pajak redistributif, yang menimbulkan biaya administrasi yang besar sekaligus melemahkan insentif untuk bekerja, mengundang ketidakjujuran dan meningkatkan kemungkinan penggelapan pajak sementara (tindakan korektif) mengurangi efisiensi keseluruhan dari ekonomi pasar. Kebijakan korektif ini membatasi sistem insentif pasar dengan menyediakan hal-hal seperti upah minimum , asuransi pengangguran, memajaki laba dan mengurangi pasukan cadangan tenaga kerja, yang mengakibatkan berkurangnya insentif bagi para kapitalis untuk berinvestasi dalam lebih banyak produksi. Pada dasarnya, kebijakan kesejahteraan sosial melumpuhkan kapitalisme dan sistem insentifnya sehingga tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Kaum Marxis berpendapat bahwa pembentukan cara produksi sosialis adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kekurangan ini. Sosialis dan khususnya sosialis Marxian berpendapat bahwa konflik kepentingan yang melekat antara kelas pekerja dan kapital mencegah penggunaan sumber daya manusia yang tersedia secara optimal dan mengarah pada kelompok kepentingan yang kontradiktif (tenaga kerja dan bisnis) yang berjuang untuk mempengaruhi negara untuk campur tangan dalam ekonomi yang menguntungkan mereka di mengorbankan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

 

Sosialis awal (sosialis utopis dan sosialis Ricardian) mengkritik kapitalisme karena memusatkan kekuasaan dan kekayaan di dalam segmen kecil masyarakat. Selain itu, mereka mengeluhkan bahwa kapitalisme tidak menggunakan teknologi dan sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk kepentingan publik.

Reformasi versus Revolusi

Kaum sosialis revolusioner percaya bahwa revolusi sosial diperlukan untuk mempengaruhi perubahan struktural pada struktur sosial ekonomi masyarakat. Di antara kaum sosialis revolusioner terdapat perbedaan dalam strategi, teori dan definisi revolusi . Kaum Marxis ortodoks dan komunis kiri mengambil sikap yang tidak mungkin , percaya bahwa revolusi harus terjadi secara spontan sebagai akibat dari kontradiksi dalam masyarakat karena perubahan teknologi dalam kekuatan produktif. Lenin berteori bahwa di bawah kapitalisme para pekerja tidak dapat mencapai kesadaran kelas di luar berorganisasi dalam serikat buruh dan membuat tuntutan kapitalis. Oleh karena itu, kaum Leninis menganjurkan bahwa secara historis perlu bagi pelopordari kelas revolusioner yang sadar untuk mengambil peran sentral dalam mengkoordinasikan revolusi sosial untuk menggulingkan negara kapitalis dan akhirnya institusi negara sama sekali. Revolusi tidak selalu didefinisikan oleh kaum sosialis revolusioner sebagai pemberontakan dengan kekerasan, tetapi sebagai pembongkaran total dan transformasi cepat dari semua bidang masyarakat kelas yang dipimpin oleh mayoritas massa: kelas pekerja.

Reformisme umumnya dikaitkan dengan sosial demokrasi dan sosialisme demokratis bertahap. Reformisme adalah keyakinan bahwa kaum sosialis harus mencalonkan diri dalam pemilihan parlementer dalam masyarakat kapitalis dan jika terpilih menggunakan mesin pemerintah untuk meloloskan reformasi politik dan sosial untuk tujuan memperbaiki ketidakstabilan dan ketidakadilan kapitalisme. Dalam sosialisme, reformismedigunakan dengan dua cara berbeda. Seseorang tidak berniat membawa sosialisme atau perubahan ekonomi fundamental ke masyarakat dan digunakan untuk menentang perubahan struktural tersebut. Yang lain didasarkan pada asumsi bahwa meskipun reformasi itu sendiri tidak bersifat sosialis, mereka dapat membantu mengumpulkan para pendukung untuk perjuangan revolusi dengan mempopulerkan tujuan sosialisme kepada kelas pekerja.

Perdebatan tentang kemampuan reformisme sosial demokrat untuk mengarah pada transformasi sosialis telah berusia lebih dari satu abad. Reformisme dikritik karena dianggap paradoks karena berusaha mengatasi sistem ekonomi kapitalisme yang ada sambil berusaha memperbaiki kondisi kapitalisme, sehingga tampak lebih dapat ditolerir oleh masyarakat. Menurut Rosa Luxemburg , kapitalisme tidak digulingkan, "melainkan justru diperkuat oleh perkembangan reformasi sosial". Senada dengan itu, Stan Parker dari Partai Sosialis Inggris Raya berpendapat bahwa reformasi adalah pengalihan energi bagi kaum sosialis dan dibatasi karena mereka harus berpegang pada logika kapitalisme. Ahli teori sosial Prancis Andre Gorz mengkritik reformisme dengan menganjurkan alternatif ketiga untuk reformisme dan revolusi sosial yang ia sebut " reformasi non-reformis ", yang secara khusus berfokus pada perubahan struktural pada kapitalisme sebagai lawan reformasi untuk meningkatkan kondisi kehidupan dalam kapitalisme atau menopangnya melalui intervensi ekonomi.

Sosialisme dalam Pandangan Karl Marx dan Friedrich Engels

Karl Marx dan Friedrich Engels berpendapat bahwa sosialisme akan muncul dari kebutuhan historis karena kapitalisme menjadikan dirinya usang dan tidak dapat dipertahankan dari meningkatnya kontradiksi internal yang muncul dari perkembangan kekuatan produktif dan teknologi. Kemajuan dalam kekuatan produktif yang digabungkan dengan hubungan sosial lama produksi kapitalisme inilah yang akan menghasilkan kontradiksi, yang mengarah pada kesadaran kelas pekerja.

      
Marx dan Engels berpandangan bahwa kesadaran mereka yang memperoleh upah atau gaji (kelas pekerja dalam pengertian Marxis yang paling luas) akan dibentuk oleh kondisi perbudakan upah mereka, yang mengarah pada kecenderungan untuk mencari kebebasan atau emansipasi mereka dengan menggulingkan kepemilikan alat produksi oleh kapitalis dan akibatnya, menggulingkan negara yang menjunjung tatanan ekonomi ini. Bagi Marx dan Engels, kondisi menentukan kesadaran dan mengakhiri peran kelas kapitalis akhirnya mengarah pada masyarakat tanpa kelas di mana negara akan layu . Konsepsi Marxis tentang sosialisme adalah tentang fase sejarah tertentu yang akan menggantikan kapitalisme dan mendahului komunisme. Ciri-ciri utama sosialisme (khususnya sebagaimana dipahami oleh Marx dan Engels setelah Komune Paris tahun 1871) adalah bahwa kaum proletar akan mengontrol alat-alat produksi melalui negara pekerja yang didirikan oleh para pekerja untuk kepentingan mereka. Kegiatan ekonomi masih akan diatur melalui penggunaan sistem insentif dan kelas sosial akan tetap ada, tetapi pada tingkat yang lebih rendah dan semakin berkurang daripada di bawah kapitalisme.

Bagi kaum Marxis ortodoks, sosialisme adalah komunisme tingkat bawah yang didasarkan pada prinsip "dari masing-masing menurut kemampuannya, masing-masing menurut kontribusinya " sedangkan komunisme tahap atas didasarkan pada prinsip " dari masing-masing menurut kemampuannya, untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhannya ", tahap atas menjadi mungkin hanya setelah tahap sosialis mengembangkan efisiensi ekonomi lebih lanjut dan otomatisasi produksi telah menyebabkan melimpahnya barang dan jasa. Marx berargumen bahwa kekuatan produktif material (dalam industri dan perdagangan) yang dihadirkan oleh kapitalisme didasarkan pada masyarakat kooperatif karena produksi telah menjadi aktivitas sosial massal, kolektif kelas pekerja untuk menciptakan komoditas tetapi dengan kepemilikan pribadi (hubungan produksi atau properti. hubungan). Konflik antara upaya kolektif di pabrik-pabrik besar dan kepemilikan pribadi ini akan memunculkan keinginan yang disadari di kelas pekerja untuk membangun kepemilikan kolektif yang sepadan dengan upaya kolektif yang dialami sehari-hari.

Mengapa Saya Tertarik Mempelajari Politik dan Demokrasi?

“Politik dan cinta adalah satu-satunya bentuk kendala yang mungkin terjadi antara orang-orang bebas. Politik adalah konflik sebelum menjadi diskusi, dan itu memberi kita tugas yang manusiawi dalam skala manusia."

(Bernard Crick, Dalam Pembelaan Politik)

Banyak orang menjauhi politik. Mungkin karena biasanya membuat frustrasi dan terkadang brutal. Tapi beberapa orang sebenarnya memberi perhatian juga pada politik meskipun mereka tidak mengakuinya.

Begitu seharusnya. Politik itu mempengaruhi semua orang.

Beberapa orang ingin melakukan yang terbaik untuk membuat politik dan demokrasi khususnya, berhasil.

Itu sebabnya maka saya juga tertarik untuk mempelajarinya. 

Dengan mempelajari politik dan demokrasi sayang ingin memahami tentang :

1. Pemahaman tentang Proses Pengambilan Keputusan:

Studi politik akan membantu untukmemahami bagaimana keputusan dibuat di tingkat pemerintahan, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini dapat membuka wawasan mengenai bagaimana sistem politik dan demokrasi berfungsi, serta bagaimana keputusan politik dapat mempengaruhi masyarakat.

2. Keterlibatan Sosial:

Ini muncul karena dari rasa ingin tahu untuk ikut serta dalam isu-isu sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Keterlibatan politik adalah salah satu cara efektif untuk membuat perubahan positif dan memengaruhi kebijakan publik.

3. Pengaruh pada Kebijakan Publik:

Mempelajari politik dan demokrasi memberikan kesempatan untuk memahami proses pembuatan kebijakan publik dan bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain.

4. Kritis dan Analitis:

Dengan mempelajari politik akan melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami berbagai argumen dan sudut pandang politik yang berbeda. Ini membantu seseorang untuk tidak hanya menerima informasi mentah, tetapi juga mampu mengevaluasi, mempertanyakan, dan menyusun pandangan yang lebih baik.

5. Pemahaman tentang Konflik dan Kolaborasi:

Politik sering melibatkan konflik antarkepentingan dan perbedaan pandangan. Memahami politik dan demokrasi tentu akan membantu kita memahami bagaimana negosiasi, kompromi, dan kolaborasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

6. Hak dan Kewajiban:

Memahami politik dan demokrasi adalah cara untuk menyadari hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ini bisa menjadi pendorong untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, memberikan suara, atau bahkan berperan aktif dalam politik.

7. Pengaruh Media dan Informasi:

Mempelajari politik dan demokrasi juga membantu kita dalam memahami bagaimana media dan informasi dapat mempengaruhi opini dan persepsi publik terhadap isu-isu politik. Ini membuka wawasan tentang bagaimana berita, propaganda, atau disinformasi dapat memainkan peran penting dalam proses politik.