Inovasi Pertanian Desa: Membangun Kemandirian Pangan Indonesia

Pertanian desa, bagi saya, adalah sebuah pilar utama yang tidak hanya menopang kemandirian pangan Indonesia, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dalam paradigma sosial demokrasi. Ketika saya merenungkan peran ini, saya menyadari bahwa inovasi dalam pertanian desa bukanlah sekadar soal teknologi baru. Lebih dari itu, inovasi ini adalah sarana untuk menciptakan kesetaraan, membangun keadilan sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi yang merata.

Dalam perjalanan saya memahami pertanian desa, saya sering bertemu dengan petani kecil. Mereka adalah jiwa dari sistem pangan kita, namun sering kali terabaikan. Kesejahteraan sosial mereka seharusnya menjadi tujuan utama dari setiap langkah kita. Ketika saya melihat program pendidikan dan pelatihan teknis yang ditawarkan kepada mereka, saya merasa optimis. Program ini, jika disertai dengan akses yang lebih baik ke sumber daya dan pasar, bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dalam hati saya, ada harapan bahwa kita semua dapat bekerja untuk memberdayakan mereka agar lebih kuat dan mandiri.

Namun, inovasi tidak berhenti di sana. Saya terpesona dengan teknologi modern seperti pertanian berbasis data, irigasi cerdas, dan metode organik. Teknologi ini membawa janji untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi, dalam renungan saya, ada pertanyaan besar: apakah manfaat inovasi ini bisa dirasakan oleh semua? Petani perempuan, kelompok marginal, mereka yang ada di pinggiran—apakah mereka juga akan merasakan dampaknya? Saya percaya, jika inovasi tidak merata, maka itu bukanlah inovasi yang adil.

Kemudian, saya merenungkan keberlanjutan ekologis. Dalam setiap langkah maju yang kita ambil, kita tidak boleh lupa bahwa kita meminjam bumi ini dari generasi mendatang. Saya sering bertanya pada diri sendiri, apakah pertumbuhan ekonomi yang kita cari sudah menghormati lingkungan kita? Apakah inovasi pertanian yang kita dorong sudah benar-benar ramah lingkungan? Dalam hati saya, ada keyakinan bahwa kita harus menjaga ekosistem lokal, mendukung praktik pertanian berkelanjutan, dan memastikan bahwa kita meninggalkan dunia yang lebih baik bagi anak cucu kita.

Tentu saja, semua ini tidak dapat terjadi tanpa dukungan pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi pertanian desa. Dalam renungan saya, investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di pedesaan adalah langkah strategis yang harus menjadi prioritas. Saya percaya bahwa hanya dengan langkah-langkah ini, kita bisa benar-benar menopang kemandirian pangan.

Pada akhirnya, bagi saya, inovasi pertanian desa bukan hanya tentang hasil panen yang melimpah. Ini adalah tentang kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, saya percaya bahwa Indonesia bisa meraih masa depan yang mandiri di sektor pertanian. Kita bisa menjawab tantangan ketahanan pangan dengan keadilan sosial, memastikan bahwa setiap orang—dari petani kecil hingga konsumen di kota—mendapat manfaat yang setara. Inilah renungan saya, sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Bantuan Subsidi untuk Pekerja Swasta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menapis data 15,72 juta pegawai swasta bergaji di bawah Rp 5 juta yang bakal menerima bantuan pemerintah. Tanpa data akurat, subsidi Rp 600 ribu per bulan untuk meningkatkan daya beli - agar mengungkit perekonomian nasional yang tengah lesu - itu berpotensi salah sasaran.

Kesejahteraan Sosial

Menurut Suharto (2009:1) pengertian kesejahteraan sosial sebagai berikut :
Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.
Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.
Sejalan dengan itu menurut Adi (2003: 41) kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu :
Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

Norwegia Negara Paling Bahagia Tahun 2017

Laporan Kebahagiaan Dunia

Laporan Kebahagiaan Dunia (Wold Happiness Report) pertama diterbitkan pada bulan April 2012 untuk mendukung Pertemuan Tingkat Tinggi PBB mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan. Sejak saat itu, kebahagiaan dianggap sebagai ukuran tepat kemajuan sosial dan tujuan kebijakan publik. Pada bulan Juni 2016, OECD berupaya "untuk mendefinisikan kembali narasi pertumbuhan untuk menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat upaya pemerintah". Pada bulan Februari 2017, Uni Emirat Arab mengadakan pertemuan World Happiness sehari penuh, sebagai bagian dari World Government Summit. Dan pada Hari Kebahagiaan Dunia, 20 Maret 2017, diluncurkan World Happiness Report 2017 untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, diterbitkan oleh Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan, dan didukung oleh hibah tiga tahun yang dermawan dari Yayasan Ernesto Illy.

Norwegia Negara Paling Bahagia di Dunia Tahun 2017

Norwegia melompat dari posisi ke-4 pada 2016 ke posisi 1 tahun ini, diikuti oleh Denmark, Islandia dan Swiss dalam kelompok dengan ketat.  Keempat negara teratas mendapat peringkat tinggi pada semua faktor utama yang ditemukan untuk mendukung kebahagiaan: peduli, kebebasan, kemurahan hati, kejujuran, kesehatan, pendapatan dan tata pemerintahan yang baik. Rata-rata jarak mereka cukup dekat sehingga perubahan kecil bisa menata ulang rangking dari tahun ke tahun. Norwegia bergerak ke peringkat teratas meski harga minyak melemah. Terkadang dikatakan bahwa Norwegia mencapai dan mempertahankan kebahagiaannya yang tinggi bukan karena kekayaan minyaknya, namun terlepas dari itu. Dengan memilih untuk memproduksi minyaknya secara perlahan, dan menginvestasikan hasil untuk masa depan daripada menghabiskannya di masa sekarang, Norwegia telah terisolasi dari siklus boom dan bust dari banyak negara kaya sumber daya lainnya. Untuk melakukan ini dengan sukses dibutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi, tujuan bersama, kemurahan hati dan tata pemerintahan yang baik, semua faktor yang membantu menjaga Norwegia dan negara-negara top lainnya berada dalam peringkat tinggi kebahagiaan.

Semua negara lain di sepuluh besar juga memiliki nilai tinggi di enam variabel kunci yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan kebahagiaan antar negara dan melalui pendapatan waktu, harapan hidup sehat, meminta seseorang untuk diperhitungkan pada masa-masa sulit, kemurahan hati, kebebasan dan kepercayaan, dengan yang terakhir diukur dengan tidak adanya korupsi dalam bisnis dan pemerintahan. Di sini juga ada beberapa pengerahan barisan di antara negara-negara yang dikelompokkan ketat, dengan peringkat tahun ini menempatkan Finlandia di posisi ke-5, diikuti oleh Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Australia dan Swedia yang terikat pada posisi ke-9, memiliki skor 2014-2016 yang sama untuk tiga desimal.

Kebahagiaan Bersifat Sosial dan Pribadi

Laporan tahun ini menekankan pentingnya fondasi kebahagiaan sosial (Bab 2). Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan pengalaman hidup antara sepuluh negara teratas dan terbawah dalam rangkuman kebahagiaan tahun ini. Ada kesenjangan kebahagiaan empat poin antara kedua kelompok negara, dimana tiga perempatnya dijelaskan oleh enam variabel, setengahnya karena perbedaan dalam memiliki seseorang untuk diandalkan, kemurahan hati, rasa kebebasan, dan kebebasan dari korupsi. Bagian lain dari perbedaan yang dijelaskan tersebut dikaitkan dengan PDB per kapita dan harapan hidup sehat, yang keduanya, menurut laporan tersebut, juga sangat penting dalam konteks sosial.

Namun 80% varians kebahagiaan di seluruh dunia terjadi di dalam negara. Di negara-negara yang lebih kaya, perbedaan dalam negara tidak terutama dijelaskan oleh ketidaksetaraan pendapatan, namun oleh perbedaan kesehatan mental, kesehatan fisik dan hubungan pribadi: sumber kesengsaraan terbesar adalah penyakit jiwa (Bab 5). Perbedaan pendapatan lebih banyak terjadi di negara-negara miskin, namun bahkan penyakit jiwa mereka adalah sumber kesengsaraan.

Pekerjaan juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi kebahagiaan (Bab 6). Pengangguran menyebabkan penurunan besar dalam kebahagiaan, dan bahkan bagi mereka yang bekerja, kualitas pekerjaan dapat menyebabkan variasi utama dalam kebahagiaan.

Menyambut Angin Segar Bagi Desa

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar bagi masyarakat desa di Indonesia. Desa tidak lagi hanya menjadi obyek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang berperan dalam merencanakan sendiri pembangunan dan mengelola keuangan desa sehingga bisa dijadikan sebagai upaya menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat desa dengan semangat menggebu bersiap untuk membangun desa masing-masing.

Upaya membangun desa ini juga sebagai perwujudan dari visi dan misi Presiden Jokowi-JK yang terkandung dalam Nawa Cita, khususnya Cita ketiga, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, sehingga menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi-JK yakni melakukan pembangunan desa dengan memperkuat ekonomi desa.

Kita berharap dengan melaksanakan amanat Undang-Undang Desa ini, tidak hanya akan membangun kemandirian desa, tetapi juga dapat memperkuat partisipasi warga dalam kebijakan dan penyelenggaraan desa. Selain itu, Semoga Undang-Undang Desa juga dapat memperkuat pilar demokrasi desa, memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik, serta merevitalisasi modal sosial desa untuk pemberdayaan lokal.