Willem Iskander: Pelopor Pendidikan Modern dari Tanah Mandailing

Oleh: Abdul Majid Nasution

Tidak banyak tokoh dari Sumatera Utara pada abad ke-19 yang meninggalkan warisan intelektual sedemikian besar sebagaimana Willem Iskander. Di tengah situasi masyarakat Nusantara yang masih sangat terbatas memperoleh akses pendidikan, ia tampil sebagai seorang guru, pemikir, penulis, sekaligus pelopor pendidikan modern bagi masyarakat bumiputra.

Nama Willem Iskander memang belum sepopuler Ki Hajar Dewantara atau Mohammad Syafei dalam sejarah pendidikan Indonesia. Namun jika ditelusuri lebih jauh, gagasan dan perjuangan yang ia lakukan telah hadir jauh sebelum pendidikan nasional berkembang seperti sekarang. Oleh karena itu, sudah saatnya bangsa Indonesia memberikan penghargaan yang layak kepada putra terbaik Mandailing ini melalui penetapannya sebagai Pahlawan Nasional.

Putra Mandailing yang Mendedikasikan Hidup untuk Pendidikan

Willem Iskander lahir di Mandailing dengan nama asli Sati Nasution pada tahun 1840. Ia tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang pada masa itu masih memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan formal. Sejak usia muda, ia dikenal memiliki kecerdasan, semangat belajar yang tinggi, serta kemampuan intelektual yang menonjol dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Potensi tersebut kemudian membawanya memperoleh kesempatan yang sangat langka, yaitu menempuh pendidikan di Belanda. Kesempatan itu menjadi titik balik yang membentuk dirinya sebagai seorang intelektual yang kelak memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pendidikan di tanah air.

Pada pertengahan abad ke-19, memperoleh pendidikan tinggi di Eropa merupakan sebuah privilese yang hampir mustahil diraih oleh seorang pribumi. Sistem kolonial pada masa itu belum memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat bumiputra untuk mengenyam pendidikan yang setara dengan bangsa Eropa. Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Willem Iskander berhasil membuktikan bahwa anak bangsa memiliki kemampuan intelektual yang tidak kalah apabila diberi akses, kesempatan, dan lingkungan belajar yang memadai. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa kualitas seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, Willem Iskander dihadapkan pada berbagai pilihan untuk meniti karier yang menjanjikan dalam lingkungan pemerintahan kolonial. Dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, ia sesungguhnya memiliki peluang untuk memperoleh jabatan yang lebih mapan dan kehidupan yang lebih nyaman. Namun, ia memilih jalan pengabdian yang berbeda dengan kembali ke Mandailing, daerah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Keputusan tersebut didasari oleh keyakinan bahwa ilmu pengetahuan akan lebih bermakna apabila dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang masih tertinggal dalam bidang pendidikan.

Pilihan hidup Willem Iskander menunjukkan bahwa pendidikan baginya bukan sekadar profesi untuk mencari penghidupan, melainkan sebuah panggilan moral dan bentuk pengabdian kepada bangsa. Ia meyakini bahwa kemajuan suatu masyarakat hanya dapat dicapai apabila rakyatnya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Oleh karena itu, seluruh kemampuan yang diperolehnya selama belajar di Eropa diarahkan untuk membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi-generasi terdidik di Mandailing. Semangat pengabdian inilah yang kemudian menjadikan Willem Iskander dikenang sebagai salah seorang pelopor pendidikan modern yang meletakkan dasar penting bagi kemajuan sumber daya manusia di Nusantara.

Mendirikan Kweekschool Tanobato

Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan Willem Iskander adalah pendirian Kweekschool Tanobato pada tahun 1862 di Tanobato, Mandailing. Lembaga ini merupakan sekolah pendidikan guru yang didirikan untuk mempersiapkan tenaga pendidik pribumi yang memiliki pengetahuan, keterampilan mengajar, serta karakter yang baik. Pada masanya, keberadaan sekolah tersebut menjadi sebuah terobosan penting karena merupakan salah satu lembaga pendidikan modern pertama bagi masyarakat pribumi di luar Pulau Jawa. Kehadiran Kweekschool Tanobato menandai dimulainya upaya sistematis untuk membangun kualitas pendidikan melalui pembentukan guru-guru yang profesional dan berwawasan luas.

Keberadaan Kweekschool Tanobato memiliki arti yang sangat strategis dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Willem Iskander memahami bahwa keberhasilan suatu sistem pendidikan sangat bergantung pada kualitas para guru yang berada di garis depan proses pembelajaran. Menurut pandangannya, membangun sekolah tanpa menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten hanya akan menghasilkan kemajuan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, ia lebih memilih mendirikan lembaga yang secara khusus mencetak calon guru, sehingga manfaat pendidikan dapat menyebar secara lebih luas dan berkelanjutan ke berbagai daerah.

Gagasan tersebut menunjukkan bahwa Willem Iskander memiliki visi yang jauh melampaui zamannya. Ia menyadari bahwa seorang guru tidak hanya mendidik puluhan murid dalam satu kelas, tetapi juga membentuk karakter, pola pikir, dan masa depan generasi yang akan datang. Seorang guru yang berkualitas akan melahirkan murid-murid yang cerdas, yang pada gilirannya dapat menjadi guru, pemimpin, maupun tokoh masyarakat di kemudian hari. Dengan demikian, investasi pada pendidikan guru merupakan investasi jangka panjang yang memberikan dampak berlipat ganda bagi kemajuan bangsa.

Konsep pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan guru yang diperjuangkan Willem Iskander tetap relevan hingga saat ini. Berbagai kebijakan pendidikan modern, baik di Indonesia maupun di berbagai negara, masih menempatkan peningkatan kualitas tenaga pendidik sebagai salah satu prioritas utama dalam reformasi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Willem Iskander telah mendahului zamannya dan sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan kontemporer yang menempatkan guru sebagai aktor utama dalam menciptakan perubahan sosial. Atas dasar itu, Kweekschool Tanobato tidak hanya dapat dipandang sebagai sebuah institusi pendidikan, tetapi juga sebagai simbol lahirnya gagasan besar tentang pentingnya membangun peradaban melalui penguatan kualitas guru.

Pendidikan sebagai Jalan Kemajuan Bangsa

Willem Iskander memandang pendidikan sebagai jalan utama untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Baginya, pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan sarana membentuk karakter, memperluas wawasan, dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Ia meyakini bahwa masyarakat yang terdidik akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan serta mengambil keputusan secara bijaksana. Oleh karena itu, pendidikan ditempatkannya sebagai fondasi utama bagi lahirnya masyarakat yang maju, mandiri, dan bermartabat.

Menurut Willem Iskander, kemajuan suatu masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui pembangunan infrastruktur atau peningkatan kesejahteraan ekonomi semata. Pembangunan yang sesungguhnya harus diawali dengan pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku utama perubahan. Manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang baik akan mampu mengelola sumber daya secara lebih efektif serta menciptakan berbagai inovasi bagi kemajuan masyarakatnya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa jauh sebelum konsep pembangunan sumber daya manusia menjadi perhatian dunia modern, Willem Iskander telah menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

Melalui berbagai karya tulis dan aktivitas pendidikannya, Willem Iskander terus mendorong masyarakat agar menghargai pentingnya ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui disiplin, ketekunan, kerja keras, serta kemauan untuk terus belajar sepanjang hayat. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak sejak usia dini karena merekalah yang akan menentukan masa depan masyarakat. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Mandailing, gagasan-gagasan tersebut mampu menjangkau kalangan yang lebih luas dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Pemikiran Willem Iskander dapat dikatakan sangat progresif untuk ukuran abad ke-19. Pada masa ketika sebagian besar masyarakat Nusantara masih memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan formal, ia telah berbicara tentang pentingnya membangun manusia melalui ilmu pengetahuan, karakter, dan etos kerja. Gagasan-gagasannya bahkan memiliki kesesuaian dengan berbagai konsep pendidikan modern yang berkembang pada abad ke-21, seperti pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran sepanjang hayat, dan pendidikan karakter. Nilai-nilai yang diperjuangkannya tetap relevan hingga saat ini, ketika Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pelopor Sastra dan Literasi Daerah

Selain dikenal sebagai seorang pendidik, Willem Iskander juga merupakan sastrawan yang memiliki peran penting dalam perkembangan literasi di Mandailing. Ia memanfaatkan kemampuan menulisnya untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang pendidikan, kehidupan bermasyarakat, dan pentingnya perubahan sosial. Berbeda dengan banyak penulis pada zamannya yang menggunakan bahasa kolonial atau bahasa Melayu, Willem Iskander memilih menulis dalam bahasa Mandailing agar pesan-pesannya dapat dipahami secara luas oleh masyarakat setempat. Pilihan tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap pelestarian bahasa daerah sekaligus komitmennya untuk menjadikan sastra sebagai sarana mencerdaskan rakyat.

Melalui kumpulan karya tulisnya, Willem Iskander menjadikan sastra sebagai media pendidikan yang efektif. Ia tidak hanya menyajikan keindahan bahasa, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai moral, etika, dan semangat pembaruan yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Tulisan-tulisannya mengajak pembaca untuk menghargai ilmu pengetahuan, membangun kebiasaan hidup disiplin, bekerja keras, serta memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Dengan demikian, karya-karyanya tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung fungsi edukatif yang kuat.

Tema-tema yang diangkat Willem Iskander mencerminkan kepeduliannya terhadap masa depan masyarakat Mandailing dan Nusantara secara umum. Ia menulis mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak, penghormatan terhadap orang tua, kecintaan kepada tanah kelahiran, serta perlunya membangun masyarakat yang beradab melalui ilmu pengetahuan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa menurut pandangannya, proses pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas melalui interaksi antara guru dan murid, tetapi juga dapat dilakukan melalui bacaan yang membentuk cara berpikir dan karakter masyarakat. Sastra, dalam pandangannya, merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dan membangun kesadaran sosial.

Warisan literasi yang ditinggalkan Willem Iskander menjadi bukti bahwa ia merupakan seorang intelektual yang mampu memadukan pendidikan, budaya, dan bahasa lokal dalam satu kesatuan pemikiran yang utuh. Ia memahami bahwa kemajuan suatu bangsa tidak cukup hanya dibangun melalui lembaga pendidikan formal, tetapi juga melalui penguatan budaya literasi yang tumbuh di tengah masyarakat. Dengan menjadikan bahasa Mandailing sebagai medium penyampaian gagasan, ia turut berkontribusi dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkaya khazanah sastra Nusantara. Atas dasar itulah, karya-karya Willem Iskander tidak hanya memiliki nilai historis dan sastra, tetapi juga menjadi warisan intelektual yang memperlihatkan besarnya kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat melalui kekuatan pendidikan dan literasi.

Mengapa Layak Menjadi Pahlawan Nasional?

Pahlawan Nasional tidak selalu identik dengan perjuangan bersenjata atau keterlibatan langsung dalam medan peperangan. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan untuk memajukan bangsa dapat dilakukan melalui berbagai bidang pengabdian, termasuk pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesehatan, diplomasi, maupun pemikiran. Negara memberikan penghargaan kepada individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan berdampak luas bagi perjalanan bangsa, tanpa membatasi bentuk perjuangannya hanya pada perlawanan fisik terhadap penjajah. Pandangan ini mencerminkan bahwa makna kepahlawanan dalam konteks Indonesia bersifat luas dan mencakup setiap upaya yang secara nyata memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks tersebut, jasa Willem Iskander memiliki relevansi yang sangat kuat. Pertama, ia merupakan pelopor pendidikan modern bagi masyarakat pribumi di Sumatera. Kedua, ia mendirikan lembaga pendidikan guru yang memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan pendidikan di wilayah Sumatera. Ketiga, ia menghasilkan karya-karya pemikiran yang mendorong kemajuan masyarakat melalui ilmu pengetahuan. Keempat, seluruh pengabdiannya dilakukan jauh sebelum lahirnya gerakan kebangkitan nasional pada awal abad ke-20.

Artinya, Willem Iskander telah menanamkan benih-benih kemajuan bangsa melalui pendidikan pada masa ketika kesadaran nasional Indonesia masih berada dalam tahap awal pembentukannya. Pada pertengahan abad ke-19, identitas sebagai satu bangsa Indonesia belum berkembang sebagaimana yang kemudian dimaknai pada era Kebangkitan Nasional. Masyarakat di berbagai daerah masih lebih mengenal identitas kedaerahan, sementara akses terhadap pendidikan modern bagi kaum pribumi masih sangat terbatas. Dalam situasi seperti itulah Willem Iskander memilih menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk membangun cara berpikir yang lebih maju, terbuka, dan berorientasi pada masa depan.

Momentum Menghargai Warisan Intelektual Bangsa

Pengusulan Willem Iskander sebagai Pahlawan Nasional bukan semata-mata untuk memberikan penghormatan kepada seorang tokoh yang berasal dari Mandailing. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bentuk penghargaan negara terhadap kontribusi para pelopor pendidikan yang telah meletakkan dasar-dasar kemajuan bangsa jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Pengakuan tersebut juga mencerminkan komitmen untuk menghadirkan sejarah nasional yang lebih utuh dengan memberikan tempat yang layak bagi tokoh-tokoh yang berjasa melalui bidang pendidikan, pemikiran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selama ini, narasi sejarah nasional sering kali lebih banyak menyoroti tokoh-tokoh yang berasal dari wilayah tertentu atau yang berperan dalam perjuangan politik dan militer. Padahal, proses pembentukan bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan hasil kontribusi kolektif dari putra-putri terbaik yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Setiap wilayah memiliki tokoh yang memberikan sumbangan penting sesuai dengan konteks zamannya, baik melalui pendidikan, kebudayaan, keagamaan, diplomasi, maupun perjuangan sosial. Oleh karena itu, pengakuan terhadap Willem Iskander juga menjadi bagian dari upaya memperkaya perspektif sejarah nasional agar lebih mencerminkan keberagaman kontribusi yang membentuk Indonesia.

Mengangkat Willem Iskander sebagai Pahlawan Nasional berarti memperluas khazanah sejarah bangsa dengan menghadirkan sosok yang membuktikan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan masyarakat. Melalui pendirian Kweekschool Tanobato, karya-karya tulisnya, serta gagasan-gagasan pembaruannya, ia telah menunjukkan bahwa perubahan yang berkelanjutan dimulai dari pembangunan kualitas manusia. Kontribusi tersebut memiliki dampak yang melampaui batas ruang dan waktu karena nilai-nilai yang diperjuangkannya tetap relevan dalam pembangunan bangsa hingga saat ini. Dengan demikian, jasa Willem Iskander tidak hanya memiliki arti penting bagi Mandailing, tetapi juga bagi sejarah pendidikan Indonesia secara keseluruhan.

Pengakuan terhadap jasa Willem Iskander juga akan menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa pengabdian kepada bangsa dapat diwujudkan melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keteladanan, selain melalui perjuangan fisik di medan perang. Sosoknya memperlihatkan bahwa ruang kelas, buku, pena, dan dedikasi seorang guru mampu melahirkan perubahan yang dampaknya bertahan lintas generasi. Atas dasar itu, penetapan Willem Iskander sebagai Pahlawan Nasional tidak hanya menjadi bentuk penghormatan atas jasa masa lalu, tetapi juga investasi moral untuk menanamkan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa kepada generasi masa depan.

Penutup

Willem Iskander telah membuktikan bahwa pendidikan adalah jalan paling mulia untuk membangun peradaban. Ia mengabdikan ilmu, tenaga, dan pemikirannya demi mencerdaskan masyarakat pada masa ketika kesempatan memperoleh pendidikan masih sangat terbatas.

Warisan yang ditinggalkannya bukan hanya sebuah sekolah, melainkan sebuah visi tentang masa depan bangsa: bahwa kemajuan hanya dapat dicapai melalui manusia yang terdidik.

Atas jasa-jasa tersebut, pengusulan Willem Iskander sebagai Pahlawan Nasional merupakan ikhtiar yang memiliki landasan historis, akademis, dan moral yang kuat. Penghargaan itu bukan sekadar untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pendidiknya.

Sudah saatnya nama Willem Iskander menempati posisi yang semestinya dalam jajaran tokoh besar Indonesia—sebagai pelopor pendidikan modern dari Tanah Mandailing dan salah satu peletak fondasi kemajuan bangsa melalui ilmu pengetahuan.

Sebuah Amanah di Tengah Keluarga Besar Ikanas Mandailing Natal

Tanggal 19 Mei 2026 kemarin menjadi salah satu hari yang cukup berkesan bagi saya dalam perjalanan berorganisasi di lingkungan keluarga besar IKANAS Kabupaten Mandailing Natal. Pada hari itu, kami berkumpul dalam suasana penuh kekeluargaan untuk membahas berbagai persiapan menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Khusus IKANAS Kabupaten Mandailing Natal, termasuk agenda pemilihan ketua panitia pelaksana.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh nuansa persaudaraan. Saya melihat bagaimana semangat silaturahmi masih begitu kuat di tengah keluarga besar IKANAS. Banyak tokoh, senior, dan rekan-rekan hadir memberikan pandangan serta masukan demi terselenggaranya muscab yang baik dan bermartabat. Diskusi berjalan dengan cukup dinamis, tetapi tetap dalam suasana yang sejuk dan saling menghargai.

Di tengah proses musyawarah tersebut, saya menerima amanah dan kepercayaan sebagai Ketua Panitia Muscab DPC Khusus IKANAS Kabupaten Mandailing Natal. Bagi saya pribadi, amanah ini bukan sekadar jabatan kepanitiaan, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan kerja, tanggung jawab, dan komitmen bersama.

Saya menyadari bahwa tugas ini tentu tidak ringan. Muscab bukan hanya agenda administratif organisasi, tetapi juga momentum penting untuk mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat persatuan, serta menentukan arah organisasi ke depan. Karena itu, sejak awal saya merasa bahwa kepanitiaan ini harus dibangun dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.

Dalam diskusi awal bersama rekan-rekan panitia dan pengurus, kami mulai membicarakan beberapa langkah persiapan yang akan segera dilakukan. Mulai dari penyusunan struktur panitia, pembagian tugas, koordinasi dengan para senior dan pengurus IKANAS, hingga persiapan teknis pelaksanaan muscab nantinya. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa proses muscab berjalan secara tertib, terbuka, demokratis, dan tetap menjunjung tinggi nilai kekeluargaan yang selama ini menjadi ciri khas IKANAS.

Bagi saya, organisasi seperti IKANAS memiliki arti yang jauh lebih dalam daripada sekadar wadah formal. Ia adalah ruang silaturahmi, ruang belajar, sekaligus tempat menjaga identitas budaya dan nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat Mandailing Natal. Karena itu, muscab ini semoga tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga menghadirkan semangat baru untuk memperkuat organisasi agar lebih bermanfaat bagi keluarga besar Nasution dan masyarakat secara luas.

Saya pribadi berharap seluruh rangkaian persiapan hingga pelaksanaan muscab nantinya dapat berjalan lancar. Tentu hal itu tidak mungkin tercapai tanpa dukungan, doa, serta partisipasi seluruh anggota dan keluarga besar IKANAS Kabupaten Mandailing Natal.

Semoga setiap langkah yang sedang dipersiapkan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga persaudaraan, memperkuat silaturahmi, dan membawa organisasi ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Pemekaran Daerah: Benarkah Selalu Membawa Kemajuan?

Sejak era reformasi, Indonesia mengalami gelombang besar pemekaran daerah. Banyak kabupaten, kota, bahkan provinsi baru dibentuk dengan alasan agar pembangunan lebih merata dan pelayanan pemerintah lebih dekat kepada masyarakat. Secara teori, tujuan ini memang terdengar baik. Namun dalam praktiknya, banyak ahli menilai pemekaran daerah justru menimbulkan berbagai masalah baru.

Menurut banyak kajian akademik, pemekaran sering kali lebih menguntungkan elite politik dibanding masyarakat umum. Daerah baru berarti muncul jabatan baru: bupati baru, DPRD baru, dinas baru, hingga proyek-proyek baru. Karena itu, tidak sedikit pemekaran yang sebenarnya lebih didorong kepentingan politik daripada kebutuhan rakyat.

Ilmuwan politik Vedi R. Hadiz pernah menjelaskan bahwa desentralisasi di Indonesia melahirkan “oligarki lokal”, yaitu kelompok elite daerah yang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkuat pengaruh dan jaringan mereka sendiri. Kekuasaan yang dulu terpusat di Jakarta akhirnya hanya berpindah ke elite-elite di daerah.

Selain itu, banyak daerah hasil pemekaran ternyata tidak mandiri secara ekonomi. Mereka sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Anggaran daerah sering habis untuk membangun kantor pemerintahan, membeli kendaraan dinas, dan membayar pegawai. Akibatnya, uang negara lebih banyak terserap untuk birokrasi dibanding pelayanan masyarakat.

Kajian dari World Bank juga menunjukkan bahwa banyak daerah baru mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Artinya, mendekatkan kantor pemerintahan belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Masalah lain adalah munculnya politik identitas. Dalam beberapa kasus, pemekaran daerah memunculkan persaingan antar kelompok masyarakat atas nama etnis, wilayah, atau “putra daerah”. Jika tidak dikelola dengan baik, hal seperti ini bisa memicu konflik sosial dan memperlemah persatuan.

Tentu tidak semua pemekaran gagal. Ada daerah tertentu yang memang membutuhkan pemekaran karena wilayahnya terlalu luas atau akses pelayanan sangat sulit. Namun pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pemekaran bukan solusi ajaib untuk semua masalah pembangunan.

Karena itu, yang lebih penting sebenarnya bukan sekadar membentuk daerah baru, tetapi bagaimana membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Sebab kalau hanya memperbanyak kantor dan jabatan tanpa memperkuat ekonomi serta kualitas pelayanan, pemekaran justru bisa menjadi beban baru bagi negara.

Universitas Barat dan Kembalinya Perhatian pada Ilmu Lokal

Selama ini banyak orang mengira universitas-universitas di Barat hanya mengakui sains modern dan memandang budaya lokal sebagai sesuatu yang kuno atau tidak ilmiah. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam beberapa dekade terakhir, justru semakin banyak kampus besar di Barat yang memberi perhatian serius pada pengetahuan lokal, budaya tradisional, bahasa daerah, hingga sistem pengetahuan masyarakat adat.

Di dunia akademik modern, hal-hal seperti itu dipelajari dalam berbagai bidang seperti antropologi, sejarah budaya, linguistik, Indigenous Studies, folklore, hingga studi lingkungan. Pengetahuan lokal tidak selalu dianggap bertentangan dengan sains modern. Banyak akademisi melihatnya sebagai bagian penting dari pengalaman manusia: warisan budaya, sistem adaptasi terhadap alam, sekaligus identitas suatu masyarakat.

Yang biasanya menjadi pembeda adalah soal metode. Universitas modern tetap membedakan antara pengetahuan yang dipelajari sebagai warisan budaya dengan pengetahuan yang diklaim sebagai “sains universal”. Karena itu, tradisi lokal dipelajari dengan serius, tetapi tetap melalui pendekatan kritis dan ilmiah.

Beberapa universitas besar bahkan memiliki tradisi panjang dalam kajian seperti ini.

Di Harvard University misalnya, ada banyak penelitian tentang masyarakat adat, agama tradisional, hingga dokumentasi bahasa-bahasa yang terancam punah. Fakultas antropologinya banyak meneliti pengetahuan lokal masyarakat Amazon, Afrika, dan Asia.

Sementara University of Oxford dikenal kuat dalam studi antropologi budaya, hukum adat, folklore, dan sistem sosial masyarakat tradisional. Banyak penelitian mereka membahas ritual lokal, sistem kekerabatan, hingga pengetahuan pertanian tradisional.

Hal serupa juga berkembang di University of Cambridge yang aktif mengkaji hubungan antara kolonialisme dan pengabaian terhadap pengetahuan lokal masyarakat jajahan.

Di Amerika Utara, University of California, Berkeley terkenal dalam penelitian bahasa-bahasa pribumi dan “Traditional Ecological Knowledge” (TEK), yaitu pengetahuan ekologis masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun.

Sedangkan di Kanada, University of British Columbia memiliki program Indigenous Studies yang cukup kuat, termasuk kajian hukum adat dan kesehatan berbasis budaya lokal.

Di Australia, Australian National University juga aktif meneliti masyarakat Aborigin, kosmologi lokal, bahasa adat, dan hubungan tradisi dengan ekologi.

Menariknya, banyak pengetahuan lokal kini justru dipakai dalam kajian modern. Misalnya dalam pengelolaan lingkungan. Teknik membaca cuaca, pola tanam tradisional, pengelolaan air, hingga cara masyarakat adat menjaga hutan mulai dipelajari kembali karena dianggap memiliki nilai praktis dalam menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan.

Salah satu contoh terkenal adalah praktik pembakaran hutan tradisional masyarakat Aborigin Australia yang ternyata efektif membantu mencegah kebakaran besar. Pengetahuan seperti ini sekarang tidak lagi dipandang sekadar “tradisi”, tetapi juga sumber pengalaman ekologis yang berharga.

Hal yang sama terjadi pada pengobatan tradisional. Banyak universitas Barat meneliti herbal Cina, Ayurveda India, tanaman obat Amazon, bahkan jamu Nusantara. Namun semuanya diuji melalui metode ilmiah seperti farmakologi, toksikologi, dan uji klinis. Jadi bukan diterima mentah-mentah, melainkan dipelajari secara sistematis.

Bahasa dan sastra lokal juga mendapat perhatian besar. Banyak kampus memiliki pusat studi bahasa-bahasa minoritas dan manuskrip tradisional karena bahasa dianggap menyimpan cara berpikir suatu peradaban.

Perubahan sikap ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya.

Pertama, perkembangan akademik modern sendiri yang mulai melihat pengetahuan manusia sebagai sesuatu yang beragam. Kedua, muncul kritik terhadap kolonialisme. Banyak akademisi Barat mulai menyadari bahwa pada masa lalu budaya lokal sering dianggap “primitif” hanya karena tidak sesuai dengan standar Eropa.

Selain itu, ada juga semacam kritik terhadap modernitas. Sebagian ilmuwan melihat masyarakat modern mulai kehilangan hubungan dengan alam, solidaritas komunitas, dan kebijaksanaan hidup tradisional. Karena itu, pengetahuan lokal kembali dipandang penting untuk dipelajari.

Namun tentu saja ada batasnya. Universitas modern tetap membedakan antara sesuatu yang dipelajari sebagai budaya dengan sesuatu yang diterima sebagai kebenaran ilmiah universal. Mitologi, ritual, dan kepercayaan spiritual bisa dipelajari secara serius dalam humaniora dan antropologi, tetapi tidak otomatis dianggap sains. Begitu pula obat tradisional atau pengetahuan cuaca lokal tetap perlu diverifikasi secara ilmiah.

Karena itu pendekatan yang berkembang sekarang sebenarnya cukup menarik: budaya lokal tidak lagi diremehkan, tetapi juga tidak diterima tanpa kritik.

Dalam perkembangan terbaru bahkan muncul istilah-istilah seperti Indigenous Knowledge, Postcolonial Studies, Decolonial Studies, hingga Epistemologies of the South. Tokoh-tokoh seperti Edward Said, Clifford Geertz, dan Boaventura de Sousa Santos banyak memengaruhi cara baru dunia akademik memandang ilmu dan budaya lokal.

Bagi saya pribadi, perkembangan ini menarik untuk direnungkan, terutama bagi organisasi-organisasi kultural daerah seperti Ikanas atau komunitas adat lainnya. Di tengah arus modernisasi, budaya lokal ternyata bukan sekadar nostalgia masa lalu. Ia bisa menjadi sumber identitas, pengetahuan, bahkan bahan refleksi bagi dunia modern itu sendiri.

Kesabaran: Fondasi Kuat di Balik Kinerja yang Berkualitas

Kesabaran dalam melaksanakan pekerjaan sering kali terdengar seperti nasihat klise, namun justru di sanalah letak kekuatannya. Di tengah dunia yang serba cepat, penuh target, tenggat waktu, dan tuntutan hasil instan, kesabaran menjadi kualitas yang semakin langka sekaligus semakin berharga. Ia bukan sekadar kemampuan untuk menunggu, melainkan kemampuan untuk tetap bekerja dengan penuh ketekunan, ketelitian, dan ketulusan meski hasil belum juga tampak.

Dalam praktik sehari-hari, kesabaran diuji ketika pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana. Dokumen yang harus direvisi berkali-kali, sistem yang tiba-tiba bermasalah, rekan kerja yang belum seirama, atau atasan yang mengubah keputusan di menit terakhir. Pada momen-momen seperti ini, reaksi spontan manusia biasanya adalah kesal, terburu-buru, atau bahkan menyerah. Padahal, justru di titik itulah kualitas profesional seseorang terlihat jelas. Orang yang sabar mampu menahan emosinya, menata pikirannya, lalu mencari solusi dengan kepala dingin.

Kesabaran juga berkaitan erat dengan proses belajar. Tidak ada keahlian yang lahir dalam semalam. Seorang dokter, akuntan, teknisi, atau pekerja logistik yang andal adalah hasil dari ratusan bahkan ribuan jam mencoba, gagal, memperbaiki, dan mencoba lagi. Mereka yang tidak sabar biasanya ingin langsung mahir tanpa mau melewati fase canggung dan penuh kesalahan. Akibatnya, banyak potensi besar yang kandas bukan karena kurang pintar, melainkan karena kurang sabar.

Dalam pekerjaan, kesabaran juga berarti konsistensi. Ada hari-hari di mana kita merasa sangat produktif dan penuh semangat, namun ada pula hari ketika segalanya terasa berat dan membosankan. Kesabaran mengajarkan kita untuk tetap hadir dan bekerja dengan standar yang sama, tidak hanya saat sedang termotivasi, tetapi juga saat lelah dan jenuh. Disiplin yang lahir dari kesabaran inilah yang pada akhirnya membentuk reputasi profesional: orang yang bisa diandalkan dalam situasi apa pun.

Lebih jauh, kesabaran membantu kita membangun hubungan kerja yang sehat. Tidak semua orang berpikir, bekerja, dan bergerak dengan ritme yang sama. Ada rekan yang cepat, ada yang lebih lambat; ada yang komunikatif, ada yang pendiam. Tanpa kesabaran, perbedaan ini mudah berubah menjadi konflik. Dengan kesabaran, kita belajar mendengarkan, memahami sudut pandang orang lain, dan mencari titik temu demi tujuan bersama.

Menariknya, kesabaran bukan berarti pasrah atau menerima keadaan apa adanya. Kesabaran justru adalah bentuk kekuatan batin untuk tetap bergerak maju tanpa kehilangan kendali diri. Orang yang sabar tidak berhenti berusaha; ia hanya memilih untuk tidak merusak proses dengan emosi yang berlebihan. Ia memahami bahwa hasil besar hampir selalu membutuhkan waktu, dan waktu yang diisi dengan kerja yang benar.

Pada akhirnya, kesabaran dalam melaksanakan pekerjaan adalah investasi jangka panjang. Mungkin tidak langsung terlihat, tetapi ia membentuk karakter, meningkatkan kualitas kerja, dan menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Dalam dunia kerja yang penuh tekanan dan persaingan, kesabaran adalah keunggulan yang sering diremehkan, padahal justru menjadi pembeda antara mereka yang sekadar bertahan dan mereka yang benar-benar berkembang.

Banjir & Longsor Besar Sumatera Akhir 2025: Refleksi Singkat

Akhir tahun 2025 menjadi periode bencana besar di Sumatera. Hujan monsun ekstrem yang diperkuat badai tropis dari Samudra Hindia memicu banjir masif dan longsor di banyak wilayah — terutama di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Curah hujan yang turun tanpa henti selama lebih dari tiga hari membuat sungai-sungai besar meluap dan tebing-tebing perbukitan runtuh. Beberapa daerah terisolasi karena jembatan dan jalan utama putus, sementara bandara kecil dan fasilitas publik ikut terendam.

Dampaknya sangat luas:

• Ratusan korban jiwa dan ribuan orang hilang,

• Jutaan warga terdampak,

• Puluhan ribu rumah rusak,

• Infrastruktur vital lumpuh.

Skala bencana diperparah oleh kondisi lingkungan yang sudah rapuh. Deforestasi, kerusakan DAS, dan hilangnya tutupan hutan membuat air hujan tak lagi terserap, sehingga banjir dan longsor terjadi lebih cepat dan lebih mematikan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa meski Sumatera selama ini dikenal dengan ancaman gempa dan tsunami, kini bencana hidrometeorologi — banjir, longsor, dan badai — telah menjadi risiko besar akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Akhir 2025 menjadi alarm keras: tanpa perbaikan tata kelola lingkungan dan mitigasi yang lebih serius, bencana serupa bisa terjadi lagi dengan dampak yang lebih besar.

Reformasi Besar Hukum Acara dan Penegakan Hukum: Antara Harapan dan Kekhawatiran

November 2025 tiba dengan satu peristiwa hukum yang terasa monumental: DPR RI akhirnya mengetuk palu revisi KUHAP. Undang-undang baru ini akan menggantikan KUHAP lama yang, sejak 1981, menjadi tulang punggung proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana di negeri ini. Saya mengikuti berita ini dengan rasa campur aduk—antara optimisme dan kecemasan.

Pemerintah menyebutnya sebagai reformasi besar-besaran. Dan memang, dari sisi struktur dan ruang lingkup, perubahan ini sangat luas. Mulai dari aturan penyidikan dan penuntutan, penggunaan bukti elektronik, hingga mekanisme penegakan hukum yang lebih modern. Pemerintah menegaskan bahwa KUHAP baru akan berlaku bersamaan dengan KUHP baru pada 2 Januari 2026: seolah-olah semua komponen sistem peradilan kita di-reset, di-upgrade, dan dipaksa berlari mengikuti zaman.

Di atas kertas, hal ini sangat menjanjikan.

KUHAP lama dibentuk pada era yang berbeda. Dunia berubah, teknologi berubah, kejahatan juga berubah wujud. Tanpa pembaruan, kita seperti memaksa aparat menegakkan keadilan dengan alat dan logika masa lalu. Pengakuan atas bukti elektronik, misalnya, adalah sebuah keniscayaan. Kejahatan finansial, siber, dan lintas-batas membutuhkan aturan yang lebih fleksibel.

Namun, di balik optimisme itu, saya tidak bisa menutup mata terhadap kritik yang muncul.

Aktivis HAM dan organisasi masyarakat sipil mengingatkan bahwa hukum acara pidana adalah barikade terakhir bagi hak-hak warga. Jika pagar ini longgar, maka penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi dalam sunyi: penangkapan tanpa pengawasan, perpanjangan penahanan tanpa kontrol yang ketat, bahkan potensi intervensi dalam kasus yang menyentuh kepentingan bisnis besar atau lingkungan hidup.

Kekhawatiran ini bukan paranoia. Kita semua tahu sejarah kita. Dari masa ke masa, selalu ada titik dimana kepentingan politik atau ekonomi mampu membengkokkan hukum. Karena itu, reformasi hukum acara pidana bukan hanya soal mengganti pasal dan prosedur. Ia adalah soal membangun budaya baru: budaya akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan pada martabat manusia.

Saya membayangkan, setelah 2 Januari 2026, aparat akan punya daftar tugas yang panjang. Jaksa, penyidik, pengacara, hakim, semuanya harus mempelajari peta baru. Tantangannya bukan kecil. Reformasi hukum tidak terjadi dalam ruang kosong. Ia hidup di tengah birokrasi yang masih gamang, kapasitas lembaga yang belum merata, dan publik yang seringkali tidak punya akses untuk memahami hak-haknya.

Pada akhirnya, reformasi KUHAP ini adalah sebuah kesempatan.

Kesempatan untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.

Kesempatan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Kesempatan untuk membuktikan bahwa negara hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk melindungi.

Tapi kesempatan ini hanya akan berbuah jika kita mengawal bersama. Hukum bukan hanya milik para ahli, bukan hanya urusan aparat. Setiap warga—terutama yang pernah berhadapan dengan proses peradilan—paham betul betapa pentingnya aturan yang adil dan mekanisme yang bersih.

Saya menutup catatan ini dengan satu harapan sederhana: semoga reformasi besar di atas kertas tidak berhenti di meja rapat atau konferensi pers. Semoga ia benar-benar terasa di ruang-ruang sidang, di kantor penyidik, di kantor kejaksaan, dan terutama pada nasib orang-orang kecil yang mencari keadilan.

Reformasi besar telah dimulai.

Pertanyaannya sekarang: apakah kita siap mengawal perjalanan panjangnya?

NU, Palestina, dan Pertarungan Gagasan di Panggung Global

 Di penghujung 2025, pernyataan Nahdlatul Ulama tentang Palestina menarik perhatian saya. Dalam sebuah rilis, PBNU menegaskan bahwa komunitas internasional “harus melihat Palestina sebagai satu negara kesatuan”, sambil mengkritik kerangka solusi dua-negara yang dinilai gagal jika tidak didahului oleh pengakuan terhadap keutuhan bangsa Palestina.

Bagi saya, ini bukan sekadar komentar politik. Ada pandangan moral, pengalaman sejarah, dan cara NU membaca dunia yang hadir bersamaan.

NU berada di persimpangan: di satu sisi, secara diplomatik bersama pemerintah Indonesia, NU masih menyebut solusi dua-negara sebagai jalan resmi yang paling realistis untuk kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, NU memberi tekanan moral bahwa “dua-negara” tidak boleh menjadi jargon tanpa keadilan. Maka ia mengirim pesan: sebelum bicara formula, kita harus bicara manusia, hak hidup, dan martabat.

Dua bahasa, satu horizon

Sebagian orang mungkin melihat pernyataan NU itu kontradiktif: bagaimana mungkin mendukung dua-negara, tetapi juga menyerukan pengakuan atas satu kesatuan Palestina?

Bagi saya, tidak juga. NU justru berusaha merangkul keduanya:

• Secara moral, Palestina adalah bangsa yang satu, dengan sejarah, identitas, dan luka yang tidak bisa disobek.

• Secara diplomatik, solusi dua-negara tetap menjadi bahasa yang dipahami dunia internasional — pintu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

NU mencoba menyebut apa yang tidak mau disebutkan banyak aktor global: bahwa “dua-negara” bisa menjadi kata kosong jika kenyataan di lapangan tidak berubah. Jika kekerasan berkepanjangan terus dibiarkan, jika warga sipil tidak diproteksi, jika pengusiran dan blokade dianggap normal, lalu apa arti sebuah formula?

Inilah yang saya rasa NU ingin katakan:

keadilan harus didahulukan, bukan hanya desain politik di atas meja.

Antara idealisme dan realisme

Saya memperhatikan bahwa banyak negara di dunia tetap bertahan pada solusi dua-negara, bukan karena itu menjamin keadilan, tapi karena itu satu-satunya formula yang masih bisa diucapkan tanpa menimbulkan kegaduhan diplomatik.

Namun NU, dengan bahasa agamanya, menggeser fokus ke dasar filosofis: Palestina bukan sekadar soal perbatasan. Palestina adalah soal kemanusiaan.

Ada resonansi yang kuat di sini. Saya melihatnya sebagai kelanjutan dari tradisi NU yang panjang: menempatkan manusia sebagai pusat. Dalam politik lokal, dalam soal kemiskinan, dalam isu budaya, sampai pada tragedi Gaza.

Ketika utusan Palestina datang ke kantor PBNU tahun ini, isu yang dibahas bukan hanya geo-politik. Ada tiga hal yang mendasar: penolakan relokasi warga Gaza, kebutuhan perlindungan sipil, dan penghentian kekerasan. Ini menunjukkan bahwa NU bergerak pada wilayah kemanusiaan lebih dulu, baru politik.

Gema di dalam negeri

Pernyataan NU tidak hanya punya makna luar negeri. Di dalam negeri, ia mempengaruhi perasaan dan arah gerakan sosial. Solidaritas untuk Palestina di Indonesia sangat kuat. Ada potensi moral yang tinggi, tetapi juga ada emosi yang mudah tersulut.

Sikap NU yang relatif moderat — mengusung keadilan tanpa retorika ekstrem — memberi keseimbangan.

NU menolak normalisasi hubungan tanpa keadilan, namun juga tidak berdiri pada posisi perang atau permusuhan membabi buta. Ia menjaga jarak yang sehat, sekaligus menunjukkan empati.

Dalam hal ini, NU memainkan fungsi “penyangga” yang penting di tengah polarisasi. Ia menciptakan ruang aman di mana kita bisa punya suara terhadap Palestina, tanpa kehilangan akal sehat.

Catatan saya untuk ke depan

Akhir 2025 mengajarkan satu hal: konflik Palestina–Israel bukan hanya soal geopolitik. Ia adalah pertarungan nilai. NU, dengan suara agamanya, memberi satu kontribusi signifikan: mengembalikan konflik ini pada manusia.

Saya pikir posisi NU akan terus diuji. Akan ada kritik dari dua sisi:

• dari yang menuntut sikap lebih keras, atau

• dari yang menganggap seruan keadilan itu tidak realistis.

Tetapi mungkin ini memang peran yang paling tepat bagi NU: menjadi “suara waras” di tengah kegaduhan global — menjembatani idealisme moral dengan diplomasi nyata. Tidak mencari tepuk tangan, tetapi menawarkan kompas etika.

Di tengah dunia yang semakin bising, saya merasa ini justru relevan.

Karena pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting sederhana:

Bagaimana kita memperlakukan manusia?

Dan sepanjang sikap itu masih terjaga, ada alasan untuk tetap optimis.

Renungan tentang Nilai, Etika, dan Masa Depan

Bulan September ini mata saya tertuju pada sebuah berita dari Kyoto. Jepang yang sunyi, penuh kuil dan taman batu, ternyata menjadi panggung pertemuan dunia pemikiran. Kyoto Conference 2025 diselenggarakan untuk pertama kalinya, dengan tema yang sangat ambisius:

“Realizing a Multilayered Society of Values.”

Di sana, para filsuf bertemu dengan orang-orang yang biasanya tidak kita bayangkan berada dalam ruang yang sama: pemimpin bisnis, pejabat pemerintah, rohaniwan, pakar teknologi, seniman, dan aktivis sosial. Saya membayangkan sebuah ruang konferensi modern di tengah kota tua Kyoto, di mana diskusi tentang nilai dan etika berlangsung bersamaan dengan hiruk pikuk kota, suara kereta, dan aroma matcha yang menenangkan.

Yang menarik adalah inti gagasan konferensi ini:

masyarakat masa depan tidak bisa lagi ditopang oleh satu sistem nilai saja.

Dunia menjadi terlalu kompleks, terlalu berlapis.

Ada nilai agama, ada nilai pasar, ada nilai komunitas, ada nilai ilmiah, ada nilai budaya, dan yang terbaru: nilai yang lahir dari teknologi dan kecerdasan buatan.

Selama membaca laporan konferensi ini, saya sering bertanya pada diri sendiri:

“Apakah kita benar-benar siap hidup dalam masyarakat di mana manusia dan mesin saling mempengaruhi moral satu sama lain?”

Itu bukan pertanyaan kecil.

Banyak dari kita masih berdebat tentang media sosial dan polarisasi, sementara para ahli sudah berbicara tentang AI yang bisa membuat keputusan moral.

Jika sebelumnya kita bertanya:

“Apakah robot bisa berpikir?”

Kini pertanyaannya berubah menjadi:

“Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan robot — kita, atau algoritma itu sendiri?”

Saya tersenyum getir membaca salah satu ringkasannya: ketika seorang CEO bertanya kepada seorang filsuf,

“Bagaimana kita menyeimbangkan efisiensi bisnis dengan martabat manusia?”

jawabannya tidak mudah, tetapi suara-suara itu perlu didengar.

Saya membayangkan, jika Socrates masih hidup, mungkin ia akan hadir di konferensi itu, berjalan pelan, mengajukan pertanyaan, bukan memberi jawaban.

Dalam dunia yang ramai, di mana data berlari lebih cepat dari nurani, mungkin yang kita butuhkan adalah ruang untuk berpikir.

Konferensi Kyoto memberi saya harapan.

Bahwa filsafat bukan sekadar teks di perpustakaan.

Bahwa ia masih dipanggil untuk merespons zaman:

krisis nilai, polarisasi, perubahan sosial, dan wajah baru kemanusiaan.

Dari jauh, saya merasa ikut menjadi bagian percakapan itu.

Bukan karena saya seorang akademisi, tapi karena saya juga hidup di masyarakat yang berubah setiap hari.

Di rumah sakit tempat saya bekerja, teknologi menentukan alur kerja, tetapi empati masih menentukan hasilnya.

Di pasar, algoritma menentukan harga, tetapi kejujuran masih menentukan rezeki.

Mungkin itu maksud konferensi ini:

masyarakat berlapis nilai bukan ancaman,

tetapi peluang untuk saling memahami.

Saya menutup catatan ini dengan satu kesan pribadi:

Filsafat yang hidup adalah filsafat yang mau keluar rumah, menyapa dunia, dan mendengarkan suara semua orang — bukan hanya mereka yang membaca buku-buku tebal.

Kyoto 2025 bukan sekadar konferensi.

Ia adalah panggilan untuk menyatukan hati dan pikiran di tengah kerumitan zaman.

Dan saya rasa, itu adalah kabar baik.

Pengampunan Massal Prabowo: Rekonsiliasi atau Politik Balas Budi?

Awal Agustus 2025, Indonesia dikejutkan dengan langkah besar Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 1.178 narapidana resmi dibebaskan, termasuk tokoh politik macam Hasto Kristiyanto dan eks Menteri Perdagangan Tom Lembong. Dan ini baru tahap pertama—target besarnya adalah 44.000 tahanan yang akan menikmati program pengampunan.

Langkah ini langsung jadi buah bibir. Ada yang menyebutnya sebagai “politik pemaaf” demi menyatukan bangsa, ada juga yang curiga ini hanya strategi untuk merangkul lawan-lawan politik.

Ada Dasar Hukumnya, Kok

Biar jelas, keputusan ini bukan asal-asalan. Konstitusi Indonesia memang memberi Presiden kewenangan untuk memberi grasi, amnesti, dan abolisi. Itu tertuang di UUD 1945 Pasal 14. Ditambah lagi ada UU Grasi dan UU Pemasyarakatan yang mengatur teknisnya. Jadi, dari sisi hukum, langkah ini sah dan legal.

Apa Untungnya?

Kalau dilihat dari sisi positif, ada beberapa hal yang bisa jadi nilai plus:

• Politik adem ayem: Membebaskan tokoh dari kubu yang dulu oposisi bisa bikin suhu politik turun.
• Kemanusiaan: Keluarga napi bisa bernafas lega, apalagi di momen 80 tahun kemerdekaan.
• Praktis: Penjara kita sudah penuh sesak. Membebaskan ribuan orang jelas mengurangi beban negara.

Tapi, Kritiknya Nggak Kalah Keras

Di sisi lain, publik juga punya pertanyaan besar:

• Bagaimana dengan napi korupsi? Kalau mereka ikut bebas, apa nggak kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi?
• Apakah ini rekonsiliasi tulus atau sekadar politik balas budi? Publik wajar curiga, apalagi yang dibebaskan ada tokoh politik besar.
• Efek jangka panjangnya apa? Jangan sampai napi atau politisi ke depan berpikir: “Tenang aja, toh nanti bisa dapat grasi.”

Jadi, Apa Kesimpulannya?

Kebijakan Prabowo ini memang berani. Ia bisa dikenang sebagai presiden yang berusaha menyatukan bangsa di momen emas 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi ia juga bisa dicatat sebagai pemimpin yang memberi ruang kompromi untuk elite politik yang pernah bermasalah.

Pertanyaannya sederhana tapi tajam: apakah ini rekonsiliasi tulus, atau justru politik balas budi yang dibungkus kata-kata manis? Jawabannya ada di tangan publik—dan tentu di langkah Presiden selanjutnya.

Air yang Tenang

Seperti air yang tenang mengusap tepi,

kau hadir bukan untuk menerjang,

melainkan menenangkan badai yang menghuni,

suara gaduh yang lelah dalam riuh terang.

Bukan gelegak yang kau bawa,

melainkan napas dalam dan sabar langkah,

mengalir, pelan namun pasti arahnya,

menuju cakrawala di ujung asa dan cita.

Kekuatanmu bukan dalam teriakan,

tapi dalam diam yang menyejukkan,

menyentuh hati yang karam dalam kebingungan,

membimbing jiwa pulang dalam pelukan ketenangan.

Biarlah dunia tergesa dan berseru,

kau tetap melaju, walau perlahan,

karena tujuan tak perlu gemuruh,

cukup aliran yang setia pada harapan.

Menerima Koreksi, Menyampaikan Perspektif

Hari ini, seperti hari-hari lainnya, saya belajar lagi satu hal penting di dunia kerja: bahwa komunikasi bukan hanya soal menyampaikan, tapi juga soal memahami—dan lebih jauh lagi, menyambungkan dua sisi dari satu kenyataan.

Ada satu momen hari ini ketika saya menerima koreksi dari atasan. Sebuah catatan yang disampaikan dengan niat baik, untuk kebaikan bersama dan untuk perbaikan sistem. Saya menyimaknya dengan rasa hormat dan penuh perhatian, meskipun jujur, hati kecil saya sempat tersentuh—bukan karena saya merasa disalahkan, tetapi karena saya merasa belum sepenuhnya mampu memperlihatkan niat dan usaha saya yang sebenarnya.

Dalam hati saya berkata, “Terima kasih atas perhatian dan koreksi yang disampaikan. Saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit dari sisi saya, bukan untuk membela diri, tapi agar kita punya gambaran yang lebih utuh.”

Ucapan itu akhirnya saya sampaikan secara langsung. Bukan dalam nada defensif, tetapi dalam semangat menyatukan sudut pandang. Terkadang, satu masalah terlihat keliru jika dilihat dari satu sisi, padahal di baliknya ada niat baik yang tersembunyi, atau keterbatasan yang belum sempat terungkapkan.

Saya belajar bahwa bekerja bukan hanya tentang hasil akhir, tapi juga tentang proses yang harus transparan, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang lebih penting, tentang bagaimana kita memperlakukan koreksi: apakah sebagai serangan terhadap diri, atau sebagai cermin untuk menyempurnakan langkah.

Saya memilih yang kedua.

Saya bukan orang yang selalu benar. Bahkan seringkali saya salah menilai waktu, kurang teliti membaca situasi, atau terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Tapi saya ingin terus belajar. Saya ingin tumbuh menjadi pribadi yang bukan hanya bisa bekerja, tapi juga bisa diajak bicara.

Hari ini, saya pulang dengan satu kesadaran baru: bahwa menjaga komunikasi yang sehat di dunia kerja itu butuh dua hal—kerendahan hati untuk menerima masukan, dan keberanian untuk menyampaikan sudut pandang dengan jernih.

Semoga esok lebih baik.

Semoga saya juga lebih bijak.

"Kebenaran adalah cermin yang jatuh dari tangan Tuhan dan pecah berkeping-keping. Setiap orang memungut satu keping, dan mengira telah menemukan keseluruhan."

— Jalaluddin Rumi

Usulan Perbaikan Regulasi Pembentukan Daerah Otonomi

Beberapa waktu terakhir, sengketa wilayah kembali menjadi headline. Bukan hanya soal garis di peta, tetapi soal empat pulau yang tiba-tiba “diperebutkan” oleh dua daerah. Aneh rasanya, di usia republik yang sudah matang, kita masih tersandung pada persoalan dasar: di mana batas administrasi sebuah daerah? Bagaimana pula sebuah pulau bisa “hilang” secara administratif dari daerah asalnya?

Sebagian kalangan legislatif mengusulkan agar regulasi pembentukan daerah otonomi diperjelas dan diperketat. Menurut mereka, akar masalahnya ada pada ketidakjelasan prosedur dan dokumen saat sebuah daerah dimekarkan. Batas wilayah yang seharusnya tegas sejak awal, ternyata banyak yang diserahkan pada “kesepakatan kemudian”. Inilah celah yang kemudian menimbulkan konflik, tarik-menarik kewenangan, bahkan kegaduhan politik lokal.

Di satu sisi, gagasan ini terasa masuk akal. Otonomi daerah memang memberi napas baru, memberi ruang bagi daerah untuk tumbuh sesuai potensi masing-masing. Tetapi ketika regulasi pembentukan daerah dibuat setengah matang, hasilnya justru kontraproduktif. Kita mereplikasi birokrasi, tetapi tidak menyelesaikan persoalan. Kita membelah wilayah, tetapi tidak membelah tanggung jawab dengan adil.

Saya melihat persoalan ini bukan semata-mata soal administrasi, melainkan soal pembangunan nasional yang terfragmentasi. Daerah yang memperebutkan batas bukan hanya memperebutkan tanah, tetapi akses fiskal, sumber daya alam, dan legitimasi politik. Dalam konteks empat pulau itu, yang dipertaruhkan bukan hanya peta, tetapi juga harga diri pemerintahan daerah. Dan ketika martabat sudah terlibat, kompromi menjadi sangat sulit.

Menurut saya, usulan perbaikan regulasi ini harus menjawab tiga hal mendasar:

1. Penetapan batas wilayah harus berbasis data geospasial yang mengikat, bukan sekadar kesepakatan politik di atas kertas.

2. Proses pemekaran harus memasukkan kajian konflik batas sejak awal, bukan dibiarkan sebagai “PR” yang akan diselesaikan setelah daerah berdiri.

3. Negara harus memiliki mekanisme mediasi cepat dan final, agar sengketa tidak melebar menjadi sentimen sosial dan identitas lokal.

Dalam banyak kasus, warga yang tinggal di wilayah perbatasan justru yang paling dirugikan. Mereka bingung harus mengurus administrasi kemana, sekolah dan layanan publik tergantung pada “hasil negosiasi”, dan identitas mereka ditarik-tarik oleh dua pemerintah yang sama-sama merasa berhak.

Sebagai masyarakat, saya merasa kita perlu mengingatkan bahwa otonomi daerah bukan kompetisi untuk memperbanyak logo kabupaten baru. Otonomi adalah alat untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan arena perebutan wilayah.

Regulasinya harus jelas, transparan, dan—yang paling penting—punya kepastian. Supaya ke depan kita tidak lagi membaca berita tentang sengketa empat pulau yang entah milik siapa, sementara warganya hanya ingin hidup tenang di tanahnya sendiri.

Lumpur Panas dari Roburan Dolok: Catatan Kecil dari Pinggir Bencana

Akhir April 2025 itu terasa jauh lebih panas dari biasanya. Di Roburan Dolok, sebuah desa yang tampak tenang di lereng Panyabungan Selatan, bumi tiba-tiba membuka napasnya. Pada awalnya hanya satu titik lumpur panas, dikelilingi pagar seadanya oleh warga yang masih bingung apakah harus takut atau cukup berhati-hati. Namun beberapa hari kemudian, titik itu bertambah. Lalu bertambah lagi. Hingga pada laporan terakhir dari BNPB, ada 15 titik semburan yang aktif.

Sebagian orang menyebutnya “fenomena alam”. Sebagian lain bertanya pelan: alam yang mana? Yang murni natural, atau alam yang sudah kita ganggu berpuluh tahun?

Saya mengunjungi lokasi itu pada suatu pagi. Tidak ada suara keras seperti ledakan, tidak ada teater bencana yang dramatis. Yang ada hanyalah diam yang berbahaya: tanah yang mendesis, lumpur yang pelan tapi pasti merembes dari perut bumi, tumbuhan yang mati di sekitarnya, dan bau gas samar yang menusuk hidung. Di antara titik-titik semburan itu, saya melihat satu icu kecil: selembar daun pisang yang layu, warnanya kecoklatan, seperti terbakar dari bawah.

Narasi tentang bencana di daerah ini selalu berayun antara dua ekstrem: ketakutan dan kebiasaan. Kita takut — tentu saja. Tapi kita juga terbiasa. Gunung di sini hidup; bumi ini tidak pernah betul-betul tenang. Namun justru karena terbiasa itulah kita sering menunda pertanyaan penting.

Saya bertanya kepada diri sendiri:

Mengapa semburan itu muncul sekarang?

Apa yang berubah?

Dan siapa yang mengambil risiko terbesar?

Warga memberi jawaban sederhana:

“Kami hanya ingin hidup dengan aman, bertani, membesarkan anak.”

Tetapi wilayah ini tidak steril dari aktivitas industri. Ada pengeboran panas bumi, ada eksplorasi, ada pembangunan. Tidak semua semburan harus disalahkan pada proyek-proyek itu — tapi tidak juga bijak jika kita berpura-pura bahwa keduanya tidak saling bersentuhan.

Yang saya lihat dari dekat bukan hanya lumpur yang keluar dari tanah. Saya melihat kecemasan yang keluar dari wajah-wajah orang kampung. Mereka menghitung jarak rumah, mengukur arah angin, menebak apa yang akan terjadi jika salah satu titik semburan membesar.

Sementara itu, laporan teknis terus disusun. Ahli geologi berbicara dengan bahasa yang tenang. Birokrat mengeluarkan siaran pers. Ada rapat-rapat, ada survei, ada drone yang terbang di atas ladang.

Namun di bawah itu semua, ada pertanyaan moral:

Siapa yang bertanggung jawab menjaga yang rapuh?

Dalam banyak peristiwa di Mandailing Natal, saya melihat pola yang sama:

• Bencana muncul,

• perhatian datang,

• bantuan turun,

• lalu semuanya perlahan dilupakan.

Tetapi lumpur panas adalah pengingat bahwa bumi punya memori lebih panjang dari manusia. Yang hari ini berupa semburan kecil, esok bisa menjadi pergeseran besar. Di daerah yang hidup di antara gunung dan sungai, bencana bukan sekadar kejadian — ia adalah dialog yang belum selesai.

Ketika saya meninggalkan Roburan Dolok sore hari itu, matahari terang benderang. Dari jauh, tanah yang bergolak hampir tak terlihat. Desa tampak biasa saja. Anak-anak berlari di halaman, sapi merumput, dan asap dapur naik dari rumah-rumah. Tetapi di bawah tanah, sesuatu terus bergerak.

Dan dalam pikiran saya, hanya ada satu kalimat yang mengganggu:

“Kalau alam sudah berbicara, apakah kita siap mendengarkan?”

MK Larang Pemerintah dan Perusahaan Lapor Pencemaran Nama Baik: Kabar Baik untuk Kebebasan Bersuara

Akhir April 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) bikin gebrakan besar. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa hanya orang perorangan yang boleh melaporkan pencemaran nama baik. Artinya, pemerintah, perusahaan, atau lembaga negara nggak bisa lagi bawa-bawa pasal pencemaran nama baik untuk membungkam kritik.

Putusan ini muncul setelah gugatan dari aktivis lingkungan, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang resah karena pasal pencemaran nama baik sering dipakai untuk menekan warga yang vokal. Bayangkan, dulu perusahaan besar atau pejabat bisa dengan mudah melaporkan orang yang mengkritik. Sekarang, jalannya sudah ditutup MK.

Kenapa Penting?

Kebebasan berekspresi di Indonesia memang sering “nyangkut” gara-gara pasal pencemaran nama baik. Aktivis, jurnalis, bahkan warganet biasa pernah berurusan dengan hukum karena mengkritik kebijakan atau perusahaan.

Dengan putusan ini:

• Warga lebih aman bicara soal kebijakan publik, korupsi, atau isu lingkungan.
• Perusahaan dan pemerintah tetap bisa klarifikasi, tapi lewat hak jawab atau saluran resmi, bukan dengan laporan pidana.
• Pengadilan otomatis akan menolak laporan pencemaran nama baik dari badan hukum atau lembaga.

Dasar Hukumnya

MK menegaskan bahwa hak atas nama baik itu hak pribadi. Jadi yang boleh merasa tersinggung dan melapor hanyalah orang, bukan institusi. Putusan ini juga sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28E dan 28F, yang menjamin kebebasan berpendapat dan hak atas informasi.

Apa Dampaknya Buat Kita?

Kalau kamu sering bersuara soal isu publik—entah di medsos, blog, atau forum—putusan ini jelas memberi napas lega. Kritik tetap boleh, asal tentu saja tetap berpegang pada etika.

Di sisi lain, bagi pejabat atau korporasi, cara terbaik untuk menanggapi kritik adalah dengan transparansi dan klarifikasi, bukan lagi dengan ancaman hukum.

Putusan MK ini jadi momen penting. Ia mengirim pesan kuat: kebebasan berekspresi adalah fondasi demokrasi, dan tidak boleh gampang dipasung hanya karena kritik membuat pihak berkuasa risih.