Sebuah Amanah di Tengah Keluarga Besar Ikanas Mandailing Natal

Tanggal 19 Mei 2026 kemarin menjadi salah satu hari yang cukup berkesan bagi saya dalam perjalanan berorganisasi di lingkungan keluarga besar IKANAS Kabupaten Mandailing Natal. Pada hari itu, kami berkumpul dalam suasana penuh kekeluargaan untuk membahas berbagai persiapan menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Khusus IKANAS Kabupaten Mandailing Natal, termasuk agenda pemilihan ketua panitia pelaksana.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh nuansa persaudaraan. Saya melihat bagaimana semangat silaturahmi masih begitu kuat di tengah keluarga besar IKANAS. Banyak tokoh, senior, dan rekan-rekan hadir memberikan pandangan serta masukan demi terselenggaranya muscab yang baik dan bermartabat. Diskusi berjalan dengan cukup dinamis, tetapi tetap dalam suasana yang sejuk dan saling menghargai.

Di tengah proses musyawarah tersebut, saya menerima amanah dan kepercayaan sebagai Ketua Panitia Muscab DPC Khusus IKANAS Kabupaten Mandailing Natal. Bagi saya pribadi, amanah ini bukan sekadar jabatan kepanitiaan, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan kerja, tanggung jawab, dan komitmen bersama.

Saya menyadari bahwa tugas ini tentu tidak ringan. Muscab bukan hanya agenda administratif organisasi, tetapi juga momentum penting untuk mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat persatuan, serta menentukan arah organisasi ke depan. Karena itu, sejak awal saya merasa bahwa kepanitiaan ini harus dibangun dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.

Dalam diskusi awal bersama rekan-rekan panitia dan pengurus, kami mulai membicarakan beberapa langkah persiapan yang akan segera dilakukan. Mulai dari penyusunan struktur panitia, pembagian tugas, koordinasi dengan para senior dan pengurus IKANAS, hingga persiapan teknis pelaksanaan muscab nantinya. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa proses muscab berjalan secara tertib, terbuka, demokratis, dan tetap menjunjung tinggi nilai kekeluargaan yang selama ini menjadi ciri khas IKANAS.

Bagi saya, organisasi seperti IKANAS memiliki arti yang jauh lebih dalam daripada sekadar wadah formal. Ia adalah ruang silaturahmi, ruang belajar, sekaligus tempat menjaga identitas budaya dan nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat Mandailing Natal. Karena itu, muscab ini semoga tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga menghadirkan semangat baru untuk memperkuat organisasi agar lebih bermanfaat bagi keluarga besar Nasution dan masyarakat secara luas.

Saya pribadi berharap seluruh rangkaian persiapan hingga pelaksanaan muscab nantinya dapat berjalan lancar. Tentu hal itu tidak mungkin tercapai tanpa dukungan, doa, serta partisipasi seluruh anggota dan keluarga besar IKANAS Kabupaten Mandailing Natal.

Semoga setiap langkah yang sedang dipersiapkan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga persaudaraan, memperkuat silaturahmi, dan membawa organisasi ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Pemekaran Daerah: Benarkah Selalu Membawa Kemajuan?

Sejak era reformasi, Indonesia mengalami gelombang besar pemekaran daerah. Banyak kabupaten, kota, bahkan provinsi baru dibentuk dengan alasan agar pembangunan lebih merata dan pelayanan pemerintah lebih dekat kepada masyarakat. Secara teori, tujuan ini memang terdengar baik. Namun dalam praktiknya, banyak ahli menilai pemekaran daerah justru menimbulkan berbagai masalah baru.

Menurut banyak kajian akademik, pemekaran sering kali lebih menguntungkan elite politik dibanding masyarakat umum. Daerah baru berarti muncul jabatan baru: bupati baru, DPRD baru, dinas baru, hingga proyek-proyek baru. Karena itu, tidak sedikit pemekaran yang sebenarnya lebih didorong kepentingan politik daripada kebutuhan rakyat.

Ilmuwan politik Vedi R. Hadiz pernah menjelaskan bahwa desentralisasi di Indonesia melahirkan “oligarki lokal”, yaitu kelompok elite daerah yang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkuat pengaruh dan jaringan mereka sendiri. Kekuasaan yang dulu terpusat di Jakarta akhirnya hanya berpindah ke elite-elite di daerah.

Selain itu, banyak daerah hasil pemekaran ternyata tidak mandiri secara ekonomi. Mereka sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Anggaran daerah sering habis untuk membangun kantor pemerintahan, membeli kendaraan dinas, dan membayar pegawai. Akibatnya, uang negara lebih banyak terserap untuk birokrasi dibanding pelayanan masyarakat.

Kajian dari World Bank juga menunjukkan bahwa banyak daerah baru mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Artinya, mendekatkan kantor pemerintahan belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Masalah lain adalah munculnya politik identitas. Dalam beberapa kasus, pemekaran daerah memunculkan persaingan antar kelompok masyarakat atas nama etnis, wilayah, atau “putra daerah”. Jika tidak dikelola dengan baik, hal seperti ini bisa memicu konflik sosial dan memperlemah persatuan.

Tentu tidak semua pemekaran gagal. Ada daerah tertentu yang memang membutuhkan pemekaran karena wilayahnya terlalu luas atau akses pelayanan sangat sulit. Namun pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pemekaran bukan solusi ajaib untuk semua masalah pembangunan.

Karena itu, yang lebih penting sebenarnya bukan sekadar membentuk daerah baru, tetapi bagaimana membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Sebab kalau hanya memperbanyak kantor dan jabatan tanpa memperkuat ekonomi serta kualitas pelayanan, pemekaran justru bisa menjadi beban baru bagi negara.