Seharusnya yang perlu dicari adalah calon bupati/walikota dengan kriteria sebagai berikut:
Pertama, mampu menjadikan pengeluaran pembangunan memiliki proporsi yang lebih besar daripada pengeluaran rutin agar dampak APBD terhadap perekonomian dapat dirasakan.
Kedua, mampu mencegah dan memberantas korupsi terhadap APBD.
Ketiga, mampu menjaga efisiensi pengeluaran pembangunan di daerah dengan baik.
Keempat, mampu mewujudkan program-program pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara bersama-sama.
Kelima, tidak terlalu berorientasi pada pembangunan proyek fisik yang hasilnya dapat dilihat secara kasat mata oleh masyarakat, ataupun proyek-proyek "mercusuar", yang tidak terkait langsung dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
Keenam, meski hanya sekali dalam lima tahun, pilkada menyerap anggaran yang cukup besar. Terlepas dari masalah efisiensi dan efektivitas, pengeluaran untuk pilkada mengurangi pengeluaran untuk pembangunan pada tahun yang sama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar