Definisi hukum seringkali menimbulkan pertanyaan sejauh mana hukum berkaitan dengan moralitas. Ajaran utilitarian John Austin mengatakan bahwa hukum adalah yang perintah yang didukung oleh ancaman sanksi dari yang berdaulat, kepada siapa orang yang harus taat. Di sisi lain, Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa hukum pada dasarnya mencerminkan hukum alam yang mengandung moral dan tidak dapat diubah.
Konsep "hukum
kodrat" muncul dalam filsafat Yunani kuno secara bersamaan dan dalam hubungannya
dengan gagasan keadilan dan masuk ke arus utama budaya Barat melalui
tulisan-tulisan Thomas Aquinas, terutama karyanya Risalah tentang Hukum. Hugo
Grotius, pendiri sistem hukum kodrat yang murni rasionalistik, berpendapat
bahwa hukum muncul dari dorongan sosial — seperti yang ditunjukkan Aristoteles
— dan alasan.
Immanuel Kant percaya
bahwa keharusan moral mensyaratkan hukum "dipilih seolah-olah hukum itu
harus dipegang sebagai hukum universal alam". Jeremy Bentham dan muridnya
Austin, mengikuti David Hume, percaya bahwa ini menggabungkan masalah
"adalah" dan apa "seharusnya". Bentham dan Austin memperjuangkan
positivisme hukum; bahwa hukum yang nyata sepenuhnya terpisah dari "moralitas".
Kant juga dikritik oleh Friedrich Nietzsche, yang menolak prinsip kesetaraan,
dan percaya bahwa hukum berasal dari keinginan untuk berkuasa, dan tidak dapat
diberi label sebagai "moral" atau "tidak bermoral".
Pada tahun 1934, filsuf
Austria Hans Kelsen melanjutkan tradisi positivis dalam bukunya The Pure Theory
of Law. Kelsen percaya bahwa meskipun hukum terpisah dari moralitas, ia
diberkahi dengan "normativitas", yang berarti kita harus mematuhinya.
Sementara hukum positif adalah peraturan (misalnya denda untuk membalik di
jalan raya adalah Rp. 5.000.000); hukum memberi tahu kita apa yang "harus"
kita lakukan. Dengan demikian, setiap sistem hukum dapat dihipotesiskan
memiliki norma dasar (Grundnorm) yang memerintahkan kita untuk patuh. Lawan
utama Kelsen, Carl Schmitt, menolak positivisme dan gagasan negara hokum karena
ia tidak menerima keunggulan prinsip normatif abstrak atas posisi dan keputusan
politik yang konkret. Oleh karena itu,
Schmitt menganjurkan yurisprudensi pengecualian (keadaan darurat), yang
menyangkal bahwa norma hukum dapat mencakup semua pengalaman politik.
Kemudian di abad ke-20,
HLA Hart menyerang Austin karena penyederhanaannya dan Kelsen karena fiksinya
dalam The Concept of Law. Hart berpendapat hukum adalah sistem aturan, dibagi
menjadi primer (aturan perilaku) dan yang sekunder (aturan yang ditujukan
kepada pejabat untuk mengelola aturan primer). Aturan sekunder selanjutnya
dibagi menjadi aturan ajudikasi (untuk menyelesaikan perselisihan hukum),
aturan perubahan (memperbolehkan undang-undang untuk diubah) dan aturan
pengakuan (memungkinkan undang-undang diidentifikasi sebagai valid). Dua
mahasiswa Hart melanjutkan debat: Dalam bukunya Law's Empire, Ronald Dworkin
menyerang Hart dan para positivis karena menolak memperlakukan hukum sebagai
masalah moral. Dworkin berpendapat bahwa hukum adalah "konsep
interpretatif ", yang mengharuskan hakim untuk menemukan solusi yang
paling tepat dan paling adil untuk suatu sengketa hukum, mengingat tradisi konstitusional
mereka. Joseph Raz, di sisi lain, membela pandangan positivis dan mengkritik
pendekatan" tesis sosial lunak "Hart dalam The Authority of Law. Raz
berpendapat bahwa hukum adalah otoritas, dapat diidentifikasi murni melalui
sumber-sumber sosial dan tanpa mengacu pada penalaran moral. Dalam
pandangannya, kategorisasi aturan di luar peran mereka sebagai instrumen
otoritatif dalam mediasi sebaiknya diserahkan kepada sosiologi bukan
yurisprudensi.
