"Manusia tertawa jika dia terjepit dalam situasi antara logika dan kenyataan yang berbenturan tanpa dia dapat menguasainya."
(Romo Mangun)
Ya. Hanya itu yang dapat dilakukan jika terjebak di antara dua keadaan kontras tanpa tahu harus berbuat apa untuk mengatasinya. Tertawa. Menertawakan diri dan keadaan. Sekadar penyembuhan diri dari kepeningan yang timbul atau ekspresi keputus-asaan karena tidak mampu mencarikan solusi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.
PENANTIAN DI BERANDA HATI
Siang ini
Kulihat dirimu
Melintas di depan mataku
Menembus hantaran surya
Nan redup terhalang mendung
Aih...!
Selarik cahya membias di wajahmu
Menyeruak ke relung hatiku
Seketika kehangatan menjalari tubuh
Tetapi itu hanya sekilas
Selebihnya sungguh membuatku terpesona
Kala kerling bola matamu membias indah di benakku
Lantas engkaupun berlalu
Setelah menuliskan cerita cinta di hatiku
Sayup-sayup
kudengar suara dari balik gempita sukma
Tunggu aku
Di beranda hatimu
Begitu katamu
By
Khairul F. Sean Nasution
Panyabungan, 26 September 2020
Terkait dengan masa kampanye pilkada Madina, saya melihat pendukung petahana dan pendukung perubahan masih belum lepas dari kungkungan sudut pandang atau kacamata yg sama..
Masih sama-sama memiliki cara pandang yang mengutamakan kepentingan kelompok, bukan masyarakat secara luas..
Tidak adakah paradigma lain..?
Saya membaca sebuah postingan seorang sahabat di media sosial berupa himbauan atu seruan terkait dengan Pilkada Madina. Sahabat ini menyeru agar masyarakat jangan memilih kandidat yang akan merusak Madina ke depan.
Pernyataan seperti tidak salah. Wajar saja mengingatkan masyarakat agar sadar bahayanya apabila salah pilih.
Namun, pernyataan seperti itu juga dapat dinilai tendensius karena mengarahkan pikiran kita kepada pilihan-pilihan yg tersedia itu ada yg buruk dan bersifat merusak. Apakah benar kita berada dlm situasi seperti itu? Bukankah kita seharusnya saat ini sedang dalam keadaan harus memilih pilihan-pilihan yg merupakan para putra-putri terbaik di daerah?
Bagaimana masyarakat bisa mempelajari dan memilih kandidat yg layak jika para pendukungnya lebih sibuk saling menyerang. Bukan dalam hal substansial yg berkaitan dengan visi dan program pula yg diperdebatkan, tapi malah saling menuding dengan berorientasi proyek.
Apakah pertimbangan kita utk memilih hanya didasarkan pada keuntungan pragmatis kelompok semata?
Dari berbagai media massa baik cetak dan online beberapa hari lalu ada berita atau kabar yang cukup viral mengenai pandemi Covid-19, yakni Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla yang memperkirakan, butuh waktu hingga 2022 agar Indonesia pulih dari pandemi Covid-19.
Perkiraan kalkulatif Wakil Presiden RI dua Presiden itu didasarkan pada ketersediaan vaksin sekitar pertengahan 2021. Untuk keperluan vaksinasi, diperlukan waktu sekitar satu tahun untuk 70 persen populasi.
Mudah-mudah penyediaan vaksin ini berjalan lancar tanpa kendala apa pun. Agar kita segera pulih dari keadaan yang serba terbatas dan tak normal ini.
Dari luar negeri, dunia dibuat ramai karena pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron terkait kartun Nabi Muhammad SAW.
Indonesia turut mengecam pernyataan Presiden Perancis yang melukai perasaan lebih dari dua miliar umat Islam di seluruh dunia.
Kebebasan berpikir dan kebebasan kultural memang adalah satu hal yang harus dijunjung dengan sikap saling menghargai, toleransi dan damai.
Namun, mengharapkan kebebasan berpikir dan kebebasan kultural berjalan seiring dengan sikap saling menghargai, toleransi dan damai, tampaknya bukan hal mudah di Perancis yang mengagung-agungkan sekularisme (laicite).
Fakta bahwa peristiwa ini berulang adalah bukti ketidakmudahan itu dan dunia dipaksa menerima akibatnya.
Entah mengapa kalau sedang iseng ingin corat-coret kertas, saya atau pun mungkin orang lain juga cenderung melukis suasana desa yang mencakup sawah, sungai, gunung, pepohonan rindang, dan udara sejuk permai? Apa mungkin karena pemandangan semacam itu memiliki daya tarik estetika yang kuat dan memberikan rasa kedamaian serta ketenangan bagi banyak orang?
Lukisan suasana desa memang biasanya mencerminkan keindahan alam dan sederhananya kehidupan pedesaan. Ini bisa menjadi pelarian dari kehidupan perkotaan yang sibuk dan stres. Selain itu, lukisan semacam itu juga sering kali mengingatkan orang pada kenangan indah atau menghadirkan perasaan nostalgia akan masa lalu atau pengalaman pribadi mereka yang menyenangkan.
Lukisan memang dapat menggambarkan suasana hati pelukisnya. Seni lukis sering kali menjadi bentuk ekspresi diri bagi pelukisnya. Saat melukis suasana desa atau pemandangan alam lainnya, pelukis dapat memindahkan perasaan dan emosi mereka ke dalam karya seni mereka. Perasaan gembira, kesedihan, ketenangan, atau bahkan kegelisahan dapat tercermin dalam pemilihan warna, goresan kuas, dan penggunaan elemen visual lainnya dalam lukisan. Sebaliknya, jika mereka memiliki suasana hati yang sedih atau cemas, mungkin karya seni mereka akan mencerminkan perasaan tersebut dengan menggunakan warna-warna yang lebih gelap atau elemen visual yang lebih dramatis.
Namun demikian, tidak selalu setiap lukisan mencerminkan secara langsung suasana hati pelukisnya. Beberapa lukisan mungkin dibuat dengan tujuan artistik tertentu, menggambarkan konsep atau ide tertentu, atau mungkin mencoba mengkomunikasikan perasaan atau pesan kepada penonton tanpa benar-benar mencerminkan perasaan pelukisnya. Atau.. hanya iseng aja sih.
Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober tengah malam (midnight enactment) mengejutkan publik. Tidak saja karena dalam sejarah ketatanegaraan "pekerjaan politik" tengah malam selalu dekat dengan penyimpangan, tetapi juga pengesahan tengah malam UU Cipta Kerja menjungkir-balikan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR dan Pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Biasanya DPR dan Pemerintah lamban dalam membuat undang-undang. Bahkan undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan rakyat malah ditunda pembahasannya. Kenapa UU Cipta Kerja yang prosedur pembentukan dan materi pasal-pasalnya banyak bermasalah terburu-buru disahkan sampai menyita waktu istirahat anggota dewan dan menteri-menteri yang terhormat.
Begitu banyak telaah ilmiah yang mengeritik kehadiran UU Cipta Kerja tapi pembuat UU bergeming. Lalu dianggap apa sesungguhnya partisipasi publik yang diharuskan menurut Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Segitunya tidak ingin mendengar publik berperan. Untuk siapa UU Cipta Kerja ini kalau rakyat sendiri tidak didengarkan.
UU Cipta Kerja ini dahsyat sekali bahkan nilai-nilai konstitusional yang diatur UUD 1945 juga diabaikan. Kata Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah dijalankan dengan otonomi seluas-luasnya kecuali terhadap kewenangan yang ditentukan sebagai kewenangan pusat. Ternyata UU Cipta Kerja menarik semuanya ke pusat dengan ratusan Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan UU Omnibus Law ini. Peran pemerintahan daerah dikerdilkan. Bahkan pendapatan asli daerah bisa berkurang sebab UU inisiatif Presiden Jokowi ini.
Berbagai kalangan juga melihat Hak-hak buruh pun diambil alih dengan menyerahkan melalui Peraturan Perusahaan. Bagaimana relasi buruh dan perusahaan bisa adil jika buruh diwajibkan mematuhi aturan perusahaan yang dibentuk oleh pebisnisnya. Jangankan hak manusia, hak lingkungan hidup pun diabaikan. Itu namanya makan tebu dengan akarnya. Habis semua manis hidup berepublik dihisap pembuat UU Cipta Kerja.
Hatta: Tanggung Jawab Moril Kaum Intelegensia “...karena semua dipandang mudah dengan semangat avonturir mengalahkan rasa tanggung jawab, timbullah anarki dalam politik dan ekonomi serta penghidupan sosial. Dengan akibatnya yang tidak dapat dielakkan: korupsi dan demoralisasi.”
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) Febrio Kacaribu memastikan Indonesia masuk ke jurang resesi tahun
ini.
Resesi ekonomi 2020 menjadi momok menakutkan bagi dunia. Resesi menjadi ancaman besar yang sulit dihindari Indonesia imbas dari pandemi virus covid-19.
Apa itu resesi?
Dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi
ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil
bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat
mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti
lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering
diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya,
meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal
sebagai stagflasi. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi
ekonomi. Penurunan drastis tingkat ekonomi (biasanya akibat depresi parah, atau
akibat hiperinflasi) disebut kebangkrutan ekonomi (economy collapse).
Dikutip dari laman Liputan6.com dan dari berbagai sumber,
inilah hal yang harus dilakukan saat resesi melanda, apa saja ya?
Singkirkan utang
Bagian utama dari melindungi diri jika terjadi resesi adalah
melunasi utang. Jika memungkinkan, segera lunasi semua utang. Namun jika tida,
lunasi sebanyak yang Anda bisa. Utang tersebut di antaranya berupa kartu
kredit, pinjaman, hutang medis atau jenis pembiayaan lainnya.
Saat resesi, tidak menutup kemungkinan akan kehilangan
pekerjaan dan nilai investasi yang turun. Tentu Anda akan disibukan dengan
pengelolaan keuang jika terjadi penurunan pendapatan. Oleh karenanya,
tanggungan utang saat resesi bisa memperburuk kondisi keuangan Anda.
Pantau pengeluaran dan kencangkan anggaran
Langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memisahkan
kebutuhan dari keinginan. Dengan cara ini, Anda akan lebih mudah menghemat uang
untuk hal yang tidak penting. Mereka yang memiliki kesempatan untuk memotong
pengeluaran akan lebih mampu menghindari kemunduran selama masa sulit.
Siapkan dana darurat berupa uang tunai
Saat resesi terjadi, mungkin akan lebih sulit mencari
pekerjaan baru untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Sehingga dana
darurat perlu disiapkan untuk meghadapi segala kemungkinan.
Dana darurat berbentuk uang tunai penting dipersiapkan guna mencegah masalah keuangan. Pentingnya dana darurat ini akan terasa apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Jadi mulailah untuk menjual barang yang sudah tidak
digunakan. Serta berhenti membeli barang atau berlangganan layanan yang dirasa
tidak terlalu dibutuhkan. Alihkan uang tersebut untuk dana darurat Anda.
Terus membangun jaringan
Untuk memastikan Anda terlindungi jika ekonomi turun, maka
jangan lupa untuk terus membuat koneksi profesional baru. Misalnya, suatu
ketika Anda datang ke sebuah acara dan memberi kartu nama ke seseorang. Bisa
jadi orang itulah yang bisa membantu Anda terkait pekerjaan saat masa resesi.
Bukankah kita tidak pernah tau siapa dan darimana bantuan akan datang? Oleh
karenanya, teruslah membangun jaringan baru dengan orang lain.
Bisnis sampingan
Bisnis sampingan baik online maupun offline bisa membantu
Anda untuk mendapat penghasilan tambahan atau bahkan tabungan. Kelebihan
lainnya, pemasukan dari bisnis sampingan tersebut akan sangat membantu jika
sewaktu-waktu harus kehilangan pekerjaan.
Mulai berinvestasi
Investasi merupakan tabungan jangka panjang. Investasi ini
sama pentingnya dengan dana darurat. Jika dana darurat nantinya tidak bisa
menutup kekurangan keuangan, tabungan investasi bisa digunakan. Daripada harus
menjual barang-barang saat membutuhkan biaya, baiknya mulai alihkan uang tunai
Anda untuk berinvestasi.
Anda tidak perlu panik ketika pasar saham mulai turun.
Sebaliknya mengambil beberapa saham lagi dengan harga yang lebih rendah untuk
mendapatkan keuntungan ketika segala sesuatunya mulai membaik lagi. Namun
ingat, perhatikan terlebih dahulu kabar ekonomi terkini dan lakukan riset
sederhana saat hendak memutuskan untuk berinvestasi.
Membangun aset intelektual
Selain mengelola keuangan, aset intelektual ini juga sangat berguna saat terjadi resesi. Saat Anda memiliki kemampuan lebih, baik dibidang yang sedang digeluti saat ini atau dibidang yang berbeda, akan sangat menguntungkan diri sendiri nantinya. Anda bisa memperoleh beragam kemampuan lebih dengan mengikuti kursus, pelatihan atau seminar.
Indonesia mengembangkan vaksin yang diprediksi akan tersedia
pada 2021 nanti. Saat ini terdapat beberapa jenis calon vaksin virus Corona
(Covid-19) yang mulai diujikan kepada manusia.
“Dari 15 tahapan yang harus dipenuhi, saat ini calon
vaksinasi Indonesia telah berhasil melalui delapan tahapan. Akan menuju ke
tujuh langkah berikutnya, dimana proses yang berikut ini membutuhkan waktu yang
lebih lama,” kata Anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19, dr. Reisa Broto Asmoro, di BNPB Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Menurut Reisa, setidaknya ada beberapa vaksin dalam tahap
uji klinis pada saat ini.
Selengkapnya : https://bit.ly/3fbFQ1s
KISRUH pengadaan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan terjadi sejak awal pandemi. Sebanyak 2 juta alat pelindung menumpuk dan tak tersalurkan ke berbagai daerah. Di tengah kebutuhan yang mendesak, Kementerian Kesehatan malah menunjuk perusahaan yang tak punya pengalaman memproduksi peralatan itu. Disebut-sebut ikut menyebabkan tumbangnya tenaga kesehatan.
Satu per satu kantor pemerintahan ditutup karena karyawannya terpapar COVID-19. Hal ini dinilai ironis karena pemerintah mempromosikan new normal yang intinya adalah penerapan protokol.
Selandia baru tunda pemilu. Lantaran ada lonjakan 49 kasus baru. Padahal, jumlah kasus di negeri ini relatif kecil: total 1782 kasus dan kematian 24 orang. Di Indonesia berapa kasus dan kematian, kok nekat Pilkada?
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden telah mengingatkan segenap jajaran pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 melalui tiga klaster, yakni klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster Pilkada.
Pilkada serentak tidak boleh menjadi cluster baru penyebaran
Covid-19. Protokol kesehatan hrs diterapkan dengan ketat di setiap tahapan
pilkada. Panitia harus mengintensifkan koordinasi dg paslon, penegak hukum dan
masyarakat. Semua pihak harus mentaati demi keselamatan bersama.
Mengapa Pilkada di tengah bencana harus ditunda? Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat hrs fokus, butuh anggaran besar & sudah banyak yg berguguran. Doa untuk mereka yg sdh mendahului kita.
Jika kondisi wabah yg terus meroket di Indonesia saat ini terus berlanjut. Maka sistem kesehatan kita akan segera kolaps. Ruang ICU dan kamar-kamar RS tidak akan mampu lagi menampung pasien baru. Ini bukan prediksi tapi konsekwensi logis dari sikap dan kebijakan Pemerintah.
Mari jaga diri baik-baik karena kondisi sedang tidak baik-baik saja. Usahakan jangan sampai tertular covid, sebab jika tertular saat ini kalian akan sangat sulit mendapatkan layanan kesehatan. Disiplinlah pakai masker dan jangan keluar jika tidak perlu!
Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memantik kritik dari kalangan akademikus pemantau lembaga peradilan dan masyarakat luas. Mereka menyoroti pembahasan yang supercepat dan tertutup di DPR. Mereka pun mempermasalahkan revisi yang menguntungkan sebagian besar hakim yang sedang menjabat, tapi tidak menyentuh hal-hal substansial untuk penguatan MK secara kelembagaan.
Senayan mengebut revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya untuk mengubah usia dan masa jabatan hakim. Mengabaikan hal yang lebih substansial, revisi dinilai sebagai hasil kompromi kedua lembaga.
ke kebun di pagi hari
awas jangan tersandung batu
hidup itu layaknya kopi
rasa pahit adalah sesuatu
Gedung utama Kejaksaan Agung hangus terbakar ketika Korps Adhyaksa tengah menangani perkara besar, termasuk kasus dugaan suap Joko Tjandra untuk sejumlah jaksa. Spekulasi tentang nasib berkas perkara tetap mencuat, meski Kejaksaan menjamin keamanannya.
PEMERINTAH mempertahankan kebijakan defisit anggaran di atas 3 persen dari produk domestik bruto pada 2021 sebagai kelanjutan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Belanja digenjot untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi yang dipatok di kisaran 4,5-5,5 persen.
Apakah target ini tidak terlalu ambisiu di tengah masih lesunya konsumsi masyarakat, investasi, dan belanja negara saat ini?
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menapis data 15,72 juta pegawai swasta bergaji di bawah Rp 5 juta yang bakal menerima bantuan pemerintah. Tanpa data akurat, subsidi Rp 600 ribu per bulan untuk meningkatkan daya beli - agar mengungkit perekonomian nasional yang tengah lesu - itu berpotensi salah sasaran.
Indonesia masih tertinggal dalam urusan riset dan inovasi. Dibanding negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, keberpihakan pemerintah berupa anggaran riset dan inovasi nasional terbilang kecil. Pemerintah juga belum terbiasa mendasarkan kebijakannya pada kajian lembaga penelitian. Melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional, pemerintah mencoba menyatukan kekuatan dengan dunia akademik dan industri serta membentuk ekosistem pengetahuan.
