Reformasi pertanahan harus berpegang pada prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tulisan berikut akan menguraikan gagasan-gagasan sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan dan memastikan akses yang adil bagi petani skala kecil.
Kepemilikan dan distribusi tanah harus diarahkan untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Kebijakan reformasi pertanahan harus didesain agar tidak hanya menguntungkan segelintir ind7ividu atau kelompok ekonomi, tetapi juga memperhitungkan kepentingan petani skala kecil yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan.
Pengurangan kesenjangan melibatkan redistribusi tanah secara adil, memastikan bahwa lahan yang produktif tidak terkonsentrasi di tangan sedikit orang. Selain itu, aspek regulasi dan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani skala kecil perlu diperkuat, sehingga mereka dapat mengelola tanah mereka tanpa ketakutan akan pemerasan atau penyalahgunaan kekuasaan.
Akses yang merata bagi petani skala kecil juga dapat dicapai melalui program pelatihan dan pendidikan agraris, mendukung teknologi pertanian yang berkelanjutan, dan memfasilitasi akses ke pasar. Dengan demikian, reformasi pertanahan tidak hanya bersifat redistributif tetapi juga memastikan bahwa petani skala kecil memiliki kapasitas dan dukungan untuk mengoptimalkan hasil pertanian mereka.
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan pertanahan menjadi esensial. Proses ini harus melibatkan dialog yang inklusif, memperhitungkan berbagai kepentingan, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk petani skala kecil.
Reformasi pertanahan, diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Keseluruhan, upaya ini bukan hanya tentang pemberian tanah secara fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengelola tanah mereka dengan berkesinambungan.
