Pemekaran Daerah: Benarkah Selalu Membawa Kemajuan?

Sejak era reformasi, Indonesia mengalami gelombang besar pemekaran daerah. Banyak kabupaten, kota, bahkan provinsi baru dibentuk dengan alasan agar pembangunan lebih merata dan pelayanan pemerintah lebih dekat kepada masyarakat. Secara teori, tujuan ini memang terdengar baik. Namun dalam praktiknya, banyak ahli menilai pemekaran daerah justru menimbulkan berbagai masalah baru.

Menurut banyak kajian akademik, pemekaran sering kali lebih menguntungkan elite politik dibanding masyarakat umum. Daerah baru berarti muncul jabatan baru: bupati baru, DPRD baru, dinas baru, hingga proyek-proyek baru. Karena itu, tidak sedikit pemekaran yang sebenarnya lebih didorong kepentingan politik daripada kebutuhan rakyat.

Ilmuwan politik Vedi R. Hadiz pernah menjelaskan bahwa desentralisasi di Indonesia melahirkan “oligarki lokal”, yaitu kelompok elite daerah yang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkuat pengaruh dan jaringan mereka sendiri. Kekuasaan yang dulu terpusat di Jakarta akhirnya hanya berpindah ke elite-elite di daerah.

Selain itu, banyak daerah hasil pemekaran ternyata tidak mandiri secara ekonomi. Mereka sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Anggaran daerah sering habis untuk membangun kantor pemerintahan, membeli kendaraan dinas, dan membayar pegawai. Akibatnya, uang negara lebih banyak terserap untuk birokrasi dibanding pelayanan masyarakat.

Kajian dari World Bank juga menunjukkan bahwa banyak daerah baru mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Artinya, mendekatkan kantor pemerintahan belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Masalah lain adalah munculnya politik identitas. Dalam beberapa kasus, pemekaran daerah memunculkan persaingan antar kelompok masyarakat atas nama etnis, wilayah, atau “putra daerah”. Jika tidak dikelola dengan baik, hal seperti ini bisa memicu konflik sosial dan memperlemah persatuan.

Tentu tidak semua pemekaran gagal. Ada daerah tertentu yang memang membutuhkan pemekaran karena wilayahnya terlalu luas atau akses pelayanan sangat sulit. Namun pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pemekaran bukan solusi ajaib untuk semua masalah pembangunan.

Karena itu, yang lebih penting sebenarnya bukan sekadar membentuk daerah baru, tetapi bagaimana membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Sebab kalau hanya memperbanyak kantor dan jabatan tanpa memperkuat ekonomi serta kualitas pelayanan, pemekaran justru bisa menjadi beban baru bagi negara.

Usulan Perbaikan Regulasi Pembentukan Daerah Otonomi

Beberapa waktu terakhir, sengketa wilayah kembali menjadi headline. Bukan hanya soal garis di peta, tetapi soal empat pulau yang tiba-tiba “diperebutkan” oleh dua daerah. Aneh rasanya, di usia republik yang sudah matang, kita masih tersandung pada persoalan dasar: di mana batas administrasi sebuah daerah? Bagaimana pula sebuah pulau bisa “hilang” secara administratif dari daerah asalnya?

Sebagian kalangan legislatif mengusulkan agar regulasi pembentukan daerah otonomi diperjelas dan diperketat. Menurut mereka, akar masalahnya ada pada ketidakjelasan prosedur dan dokumen saat sebuah daerah dimekarkan. Batas wilayah yang seharusnya tegas sejak awal, ternyata banyak yang diserahkan pada “kesepakatan kemudian”. Inilah celah yang kemudian menimbulkan konflik, tarik-menarik kewenangan, bahkan kegaduhan politik lokal.

Di satu sisi, gagasan ini terasa masuk akal. Otonomi daerah memang memberi napas baru, memberi ruang bagi daerah untuk tumbuh sesuai potensi masing-masing. Tetapi ketika regulasi pembentukan daerah dibuat setengah matang, hasilnya justru kontraproduktif. Kita mereplikasi birokrasi, tetapi tidak menyelesaikan persoalan. Kita membelah wilayah, tetapi tidak membelah tanggung jawab dengan adil.

Saya melihat persoalan ini bukan semata-mata soal administrasi, melainkan soal pembangunan nasional yang terfragmentasi. Daerah yang memperebutkan batas bukan hanya memperebutkan tanah, tetapi akses fiskal, sumber daya alam, dan legitimasi politik. Dalam konteks empat pulau itu, yang dipertaruhkan bukan hanya peta, tetapi juga harga diri pemerintahan daerah. Dan ketika martabat sudah terlibat, kompromi menjadi sangat sulit.

Menurut saya, usulan perbaikan regulasi ini harus menjawab tiga hal mendasar:

1. Penetapan batas wilayah harus berbasis data geospasial yang mengikat, bukan sekadar kesepakatan politik di atas kertas.

2. Proses pemekaran harus memasukkan kajian konflik batas sejak awal, bukan dibiarkan sebagai “PR” yang akan diselesaikan setelah daerah berdiri.

3. Negara harus memiliki mekanisme mediasi cepat dan final, agar sengketa tidak melebar menjadi sentimen sosial dan identitas lokal.

Dalam banyak kasus, warga yang tinggal di wilayah perbatasan justru yang paling dirugikan. Mereka bingung harus mengurus administrasi kemana, sekolah dan layanan publik tergantung pada “hasil negosiasi”, dan identitas mereka ditarik-tarik oleh dua pemerintah yang sama-sama merasa berhak.

Sebagai masyarakat, saya merasa kita perlu mengingatkan bahwa otonomi daerah bukan kompetisi untuk memperbanyak logo kabupaten baru. Otonomi adalah alat untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan arena perebutan wilayah.

Regulasinya harus jelas, transparan, dan—yang paling penting—punya kepastian. Supaya ke depan kita tidak lagi membaca berita tentang sengketa empat pulau yang entah milik siapa, sementara warganya hanya ingin hidup tenang di tanahnya sendiri.