2024: Tahun Penuh Makna, Pelajaran, dan Langkah Baru Menuju Masa Depan

Tahun ini adalah salah satu tahun paling penuh warna dalam hidup saya. Banyak momen berharga, pencapaian, tantangan, dan pelajaran yang mendewasakan saya.
Tahun ini, rutinitas saya di unit logistik umum RSU Permata Madina Panyabungan terus berjalan lancar. Saya belajar banyak tentang manajemen dan kerja tim, terutama ketika menghadapi survei verifikasi akreditasi rumah sakit. Rasanya luar biasa melihat kerja keras kami terbayar.
Selain itu, saya aktif mengurus partai, mengikuti kampanye, bahkan maju sebagai calon legislatif. Pemilu 2024 adalah pengalaman yang menantang sekaligus mengesankan, terutama saat mendampingi calon-calon yang kami usung untuk pilkada.
Namun, momen yang paling mengubah hidup saya adalah pernikahan saya. Berbagi hidup dengan pasangan baru memberikan kebahagiaan dan tanggung jawab yang tidak tergantikan.
Semua pengalaman ini membuat saya lebih memahami arti kerja keras, komitmen, dan keberanian menghadapi risiko. Saya merasa semakin matang, baik secara pribadi maupun profesional.
Tidak ada perjalanan tanpa rintangan. Tahun ini, saya menghadapi tekanan besar, terutama dalam membagi waktu antara pekerjaan, partai, kampanye, dan kehidupan pribadi. Kadang, rasanya hampir menyerah, terutama saat menghadapi kritik atau ketidakpastian hasil pemilu.
Namun, saya belajar untuk tetap tenang, meminta bantuan jika diperlukan, dan menyusun prioritas dengan lebih baik. Dari sini, saya sadar bahwa kegagalan hanyalah jalan untuk belajar lebih banyak.
Tahun ini mengajarkan saya pentingnya komunikasi efektif, terutama saat bekerja dalam tim besar di rumah sakit maupun partai. Saya juga belajar bahwa mendengarkan bisa jauh lebih kuat daripada berbicara, baik di ranah profesional maupun pribadi.
Dari pasangan saya, saya belajar kesabaran dan empati. Semua pelajaran ini membantu saya melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas.
Hubungan saya dengan keluarga semakin erat tahun ini, terutama setelah pernikahan. Dukungan mereka adalah sumber energi saya untuk terus maju.
Di komunitas RS dan partai, kolaborasi kami selama menghadapi survei akreditasi dan pemilu menjadi kenangan tak terlupakan. Momen-momen ini menguatkan rasa kebersamaan dan solidaritas kami.
Saya bersyukur atas kesehatan, keluarga, teman-teman, dan peluang yang datang tahun ini. Saya juga bersyukur atas tantangan yang mendewasakan saya. Rasa syukur ini memberi saya kekuatan untuk melangkah lebih jauh.
Tidak semua tujuan saya tercapai. Beberapa target politik tidak berjalan sesuai harapan. Namun, saya bangga dengan pencapaian lain, seperti menyelesaikan tugas-tugas di rumah sakit dan membangun keluarga kecil saya. Hambatan yang ada menjadi pengingat untuk terus belajar dan berkembang.
Di tahun 2025, saya ingin lebih fokus pada pengembangan diri dan karier, baik di rumah sakit maupun di dunia politik. Saya juga ingin mempererat hubungan dengan keluarga dan komunitas saya, serta meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Kepada diriku di masa depan,
Kamu sudah melakukan yang terbaik tahun ini. Jangan pernah meremehkan usahamu, bahkan jika hasilnya belum sempurna. Tetaplah percaya diri, belajar dari setiap pengalaman, dan nikmati setiap langkah perjalananmu. Tahun depan adalah kesempatan baru untuk tumbuh lebih baik.
Selamat tinggal, 2024. Terima kasih atas semua pelajaran dan kenangan. Selamat datang, 2025. Saya siap untuk perjalanan baru ini!

No Viral, No Justice: Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

 

Fenomena “no viral, no justice” mencerminkan kondisi memprihatinkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pada era digital, media sosial menjadi alat untuk menyuarakan ketidakadilan. Namun, kenyataan bahwa keadilan sering kali bergantung pada seberapa viral sebuah kasus menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem hukum. Dalam esai ini, kita akan menganalisis akar permasalahan ini dan dampaknya terhadap masyarakat serta mencari solusi yang relevan untuk mengatasinya.

Keadilan yang Bergantung pada Popularitas

Di banyak kasus, perhatian publik melalui media sosial telah menjadi katalisator untuk mendorong tindakan hukum. Beberapa contoh nyata menunjukkan bahwa kasus-kasus yang mendapat sorotan luas cenderung diproses lebih cepat oleh aparat penegak hukum. Sayangnya, ini menciptakan persepsi bahwa hukum tidak lagi berjalan berdasarkan prinsip keadilan, melainkan atas dasar tekanan sosial. Korban yang tidak memiliki akses ke platform digital atau yang kasusnya tidak cukup “menjual” di mata publik sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sama. Akibatnya, sistem hukum menjadi diskriminatif, membatasi akses keadilan hanya bagi mereka yang mampu menarik simpati massa.

Kelemahan Institusi Penegakan Hukum

Fenomena ini mencerminkan lemahnya integritas institusi hukum di Indonesia. Idealnya, hukum seharusnya berjalan independen, berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan opini publik. Namun, kurangnya transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum merosot tajam. Masyarakat merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan adalah melalui tekanan massa, bukan melalui mekanisme hukum yang ada.

Dampak Sosial dan Psikologis

Ketergantungan pada viralitas untuk mendapatkan keadilan memiliki dampak sosial yang luas. Pertama, masyarakat cenderung memandang media sosial sebagai ruang pengadilan alternatif. Hal ini mengaburkan batas antara opini publik dan keputusan hukum yang seharusnya berbasis fakta. Kedua, korban dan pelaku bisa mengalami peradilan oleh massa (trial by the crowd), yang sering kali tidak adil dan melanggar asas praduga tak bersalah. Ketiga, fenomena ini berpotensi memicu rasa frustrasi dan ketidakberdayaan bagi mereka yang kasusnya tidak mendapat perhatian publik.

Mencari Solusi

Untuk mengatasi fenomena “no viral, no justice,” diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Peningkatan Transparansi: Institusi hukum harus lebih terbuka dalam menangani kasus, termasuk memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang proses dan perkembangan kasus.
2. Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum: Pelatihan yang berkelanjutan dan pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan mereka menjalankan tugas dengan integritas.
3. Penguatan Sistem Pengawasan: Dibutuhkan mekanisme pengawasan independen untuk memantau kinerja aparat penegak hukum dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Pendidikan Hukum untuk Publik: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum agar tidak sepenuhnya bergantung pada media sosial sebagai sarana mencari keadilan.
5. Pemanfaatan Teknologi secara Profesional: Media sosial bisa menjadi alat yang efektif untuk memantau dan mendokumentasikan pelanggaran hukum, tetapi penggunaannya harus diatur agar tidak menciptakan ketergantungan pada viralitas.

Penutup

Fenomena “no viral, no justice” menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia sedang menghadapi krisis legitimasi. Ketergantungan pada viralitas sebagai alat untuk mendapatkan keadilan tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan baru. Diperlukan upaya kolektif dari semua pihak — pemerintah, institusi hukum, media, dan masyarakat — untuk memastikan bahwa keadilan tidak lagi menjadi barang dagangan popularitas. Hukum harus kembali pada prinsip utamanya: memberikan keadilan tanpa memandang siapa yang lebih nyaring bersuara.